Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan CCTV untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ibu kota.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5).

Kerja sama ini bertujuan mengintegrasikan pengelolaan CCTV, baik yang dimiliki Pemprov DKI, BUMD, instansi, dan kepolisian.

"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepakatan dengan Polda Metro Jaya untuk pengaturan bersama hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan CCTV," ujar Pramono.

Dikatakan Pramono, penguatan sistem pengawasan ini tidak hanya mengandalkan fasilitas publik, tetapi juga akan melibatkan sektor swasta. Pemprov DKI sendiri, lanjutnya, tengah mengintegrasikan 7.314 unit CCTV milik OPD dan BUMD ke dalam satu dashboard Diskominfotik.

Sementara Polda Metro Jaya saat ini telah mengelola CCTV sebanyak 3.362 unit. Pemprov DKI juga akan mendorong pemilik gedung dengan ketinggian di atas empat lantai untuk mematuhi Peraturan Gubernur yang mewajibkan penyediaan dan pemasangan CCTV yang nantinya akan disambungkan ke command center terpadu.

Berdasarkan data Diskominfotik, terdapat potensi sebanyak 16.781 CCTV gedung swasta, sehingga potensi CCTV yang akan diintegrasikan secara bertahap menjadi 24.095 CCTV.

"Dashboard-nya ada di Polda Metro Jaya, ada di Baintelkam, ada di DKI Jakarta. Saya yakin ini pasti akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta," ucap Pramono.

Sinergi ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dini, memetakan titik rawan kemacetan, serta memberikan respons cepat terhadap situasi yang berpotensi mengganggu keamanan maupun penanganan bencana.

Pramono berharap, integrasi pengelolaan CCTV ini akan membuat Jakarta lebih aman dan nyaman, sehingga kehidupan masyarakat semakin tentram.

"Mudah-mudahan Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional, dan juga kota yang benchmarking-nya bukan lagi kota-kota di Indonesia tapi kota dunia, akan semakin aman, layak huni, dan kota yang berkelanjutan," ucap Pram.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin menambahkan, pengintegrasian CCTV untuk mendukung pemantauan kota dilakukan secara real time dan memberikan respons cepat saat menghadapi berbagai tantangan.

"Dari hasil verifikasi awal, jumlah CCTV pada area publik yang dapat diintegrasikan mencapai 7.314 titik. Kami menargetkan pengintegrasian ini akan selesai di akhir tahun 2026," kata Budi.

Pengintegrasian CCTV ini juga dimanfaatkan untuk kebutuhan keamanan dan kondusivitas kota Jakarta. Saat ini, jumlah CCTV yang dimanfaatkan Polda dan Polri sebanyak 3.362 CCTV.

"Melalui integrasi CCTV ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kota, mempercepat respons layanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time," jelasnya.

Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri mengapresiasi Pemprov DKI atas kerja sama yang selama ini telah terjalin. Kerja sama optimalisasi pemanfaatan CCTV ini dinilainya sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah ibu kota.

"Dengan beragam tantangan yang kita hadapi bersama, kita membutuhkan sistem yang mampu membantu kita dalam mempercepat pengambilan keputusan yang tentu saja harus faktual, di mana salah satunya adalah hasil pantauan CCTV," ujar Asep.

Adanya CCTV yang terintegrasi akan menjadi alat bantu dalam mencegah, memantau, merespons, dan mendukung penanganan gangguan keamanan maupun ketertiban umum, serta kepadatan arus lalu lintas.

"Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya, tentu dalam hal kepolisian, tentunya dalam mengoptimalkan teknologi untuk mengantisipasi kejahatan dan mempercepat respons masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari kepolisian," tandasnya.