Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan Pemerintah Provinsi dengan Nilai Transaksi Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun Anggaran 2025 dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses pasar UMKM melalui belanja dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mewakili Gubernur DKI Jakarta, di Gedung Smesco Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan.

Ratu mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi lintas perangkat daerah, pelaku usaha, serta UMKM yang terus beradaptasi dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi produk lokal untuk berkembang dan masuk ke rantai pengadaan pemerintah,” ujarnya, Kamis (7/5).

Ia menyampaikan, nilai transaksi Pemprov DKI Jakarta tercatat mencapai Rp13,7 triliun sepanjang 2025. Capaian tersebut didukung oleh penguatan sistem pengadaan yang semakin inklusif terhadap produk UMKM lokal, salah satunya melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi e-purchasing dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui Sistem e-order.

Ratu menjelaskan, penguatan UMKM dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan, pemasaran, peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, digitalisasi, legalitas usaha, penguatan koperasi, hingga perluasan akses terhadap pengadaan pemerintah.

“Belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ketika produk UMKM digunakan dalam pengadaan pemerintah, dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha keluarga,” jelasnya.

Dikatakan Ratu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menempatkan UMKM sebagai bagian penting dalam pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.

“UMKM harus menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang agar pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM sebagai fondasi ekonomi perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.

”Dukungan terhadap UMKM diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih inklusif,” tandasnya.