Komisi B DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil rapat kerja bersama SKPD mitra dan BUMD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2025.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menyampaikan sejumlah rekomendasi atas laporan tersebut. Pada sektor transportasi, Komisi B menyoroti belum optimalnya implementasi Intelligent Traffic Control System (ITCS) oleh Dinas Perhubungan (Dishub), serta perlunya penambahan armada bus sekolah.

“Perlu percepatan agar seluruh persimpangan terintegrasi guna kelancaran lalu lintas,” ujar Nova, Kamis (30/4).

Komisi B juga meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) memastikan efektivitas subsidi pangan agar lebih tepat sasaran.

Di sektor ketenagakerjaan, Komisi B mendorong evaluasi program pelatihan agar selaras dengan penyerapan tenaga kerja, sekaligus memperluas jangkauan Mobile Training Unit (MTU).

Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) diminta memperkuat digitalisasi UMKM, penataan PKL, serta pemerataan pendampingan di wilayah.

“Program digitalisasi UMKM harus menjadi langkah perencanaan pengembangan peningkatan omzet, akses modal, produktivitas. Lalu penataan PKL melalui pendekatan persuasif dan relokasi ke lokasi resmi yang telah direvitalisasi,” jelasnya.

Selanjutnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) diminta memastikan program yang dijalankan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didorong memperkuat strategi penjemputan investor dan sinkronisasi data investasi.

“Sinkronisasi data investasi agar berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisi B juga meminta Badan Pembina BUMD (BP BUMD) bersikap lebih tegas terhadap BUMD yang tidak mencapai target maupun terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Pada sektor BUMD, Komisi B mengingatkan PAM Jaya untuk menekan tingkat kehilangan air (NRW) serta mempercepat proyek layanan, dan PAL Jaya dalam pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

PT MRT Jakarta diminta mempercepat pengadaan sarana serta meningkatkan standar keselamatan, sementara Jakpro didorong mengoptimalkan aset dan menata anak perusahaan.

Selain itu, Bank DKI juga diminta memperkuat strategi penghimpunan dana dan mendukung rencana IPO. Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Transjakarta juga diminta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja.

“Pasar Jaya diminta melakukan percepatan revitalisasi pembangunan pasar yang sedang berjalan dan mengevaluasi penyerapan PMD,” terangnya.

Sementara BUMD lainnya seperti Food Station, Ancol, Sarana Jaya, hingga JIEP turut didorong untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta optimalisasi aset.

Komisi B menegaskan seluruh rekomendasi tersebut ditujukan untuk memperkuat kinerja ekonomi daerah, mendorong investasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik di ibu kota.