Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengajak semua pihak mengambil langkah cepat dan terencana menghadapi pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang yang akan berlaku pada 1 Agustus 2026.

Ajakan tersebut merespons kebijakan pemerintah pusat untuk menghentikan praktik open dumping di Indonesia paling lambat 2026, dengan percepatan penyelesaian pada Agustus tahun yang sama. Open dumping merupakan metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengolahan maupun pemilahan.

Yuke menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh upaya pembenahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Kami siap men-support dan bersinergi. Jika ada masukan untuk membenahi atau meminimalkan persoalan di DLH, kami terbuka untuk bekerja sama,” ujar Yuke, Rabu (29/4).

Menurutnya, kondisi ini menuntut Pemprov DKI segera menyiapkan perencanaan matang, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Waktunya sangat sempit. Sementara langkah yang akan dilakukan, termasuk penganggarannya, masih dimatangkan oleh dinas terkait,” katanya.

Komisi D, lanjut Yuke, akan menggelar rapat kerja khusus untuk meminta paparan lebih detail mengenai strategi penanganan sampah yang disiapkan DLH.

Ia menekankan, langkah prioritas saat ini meliputi penguatan sistem pengangkutan serta penanganan kondisi darurat di lapangan.

Selain itu, Yuke mendorong percepatan penerapan pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Ia menilai, keterlibatan publik menjadi kunci untuk menekan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

“Masalah sampah tidak bisa diselesaikan tanpa gotong royong. Edukasi dan sosialisasi harus digencarkan, dan kami siap membantu melalui jaringan konstituen,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yuke mengungkapkan, DLH menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan produksi sampah Jakarta yang mencapai sekitar 8.000 ton per hari. Salah satunya melalui pemilahan sampah organik yang ditargetkan mampu mengurangi hingga 40 persen.

Namun demikian, ia menilai rencana tersebut masih perlu diperdalam.

“Kami butuh penjelasan lebih detail dan komprehensif agar langkah teknisnya benar-benar bisa dijalankan,” katanya.

Di sisi lain, optimalisasi pengolahan sampah melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) juga menjadi perhatian. Yuke menyebut, kapasitas pengolahan saat ini masih jauh dari ideal.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah di Jakarta saat ini sudah berada dalam kondisi darurat, sehingga seluruh pihak perlu bergerak cepat dan bersama-sama mencari solusi.

“Targetnya 2.500 ton per hari, tetapi saat ini baru sekitar 700 hingga 750 ton. Ini harus segera dioptimalkan. Kami juga akan meminta roadmap yang jelas kapan kapasitas itu bisa tercapai,” tandasnya.