Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus menekan angka anak tidak sekolah (ATS). 

Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu, program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun prasekolah hingga pendidikan menengah menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya ini untuk memperkuat sinergisitas dan kolaborasi dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus penanganan ATS di Jakarta Utara," ujarnya, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Hendra menjelaskan, tantangan pendidikan di Jakarta Utara masih cukup besar, terutama tingginya jumlah anak tidak sekolah yang memerlukan perhatian serius serta kerja sama lintas sektor.

Ia memaparkan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan sinergi lintas sektor, pemutakhiran dan verifikasi data ATS secara akurat, serta optimalisasi peran Bunda PAUD dan masyarakat.

"Kami juga perlu melakukan pendekatan kolaboratif dan persuasif agar anak dapat kembali bersekolah, serta memperkuat komitmen bersama melalui langkah konkret dan berkelanjutan," ungkapnya.

Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan BPMP Provinsi DKI Jakarta, Heni Mulyani menuturkan, mulai 2025 kebijakan wajib belajar meningkat dari 12 tahun menjadi 13 tahun dengan tambahan satu tahun prasekolah.

"Tambahan satu tahun bukan di atas, melainkan di bawah, yaitu satu tahun prasekolah atau PAUD yang kini menjadi bagian dari wajib belajar," bebernya.

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah ATS di Jakarta Utara mencapai lebih dari 22 ribu anak. 

Kondisi ini menjadi tantangan bersama yang harus ditangani secara lintas sektor karena bukan semata-mata isu pendidikan, melainkan juga persoalan sosial yang krusial.

"Wajib belajar berarti pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan selama 13 tahun bagi seluruh anak. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak tersebut terpenuhi," imbuhnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Jakarta Utara, Fida Hendra menyebut, pencegahan anak tidak sekolah harus dimulai sejak usia dini melalui layanan PAUD yang berkualitas.

PAUD menjadi kunci utama untuk memutus rantai anak tidak sekolah di masa depan. Anak yang mendapatkan layanan PAUD berkualitas akan lebih siap memasuki pendidikan dasar serta memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi.

"Mari kita pastikan tidak ada satu pun anak di Jakarta Utara yang tertinggal dari pendidikan, karena setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik," tandasnya.