Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam mengendalikan populasi ikan sapu-sapu di perairan ibu kota. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan terhadap upaya pelestarian lingkungan.

“Ikan sapu-sapu ini bukan sekadar persoalan jenis ikan, tetapi simbol terganggunya keseimbangan ekosistem. Ketika spesies invasif mendominasi hingga lebih dari 60 persen, itu menandakan kondisi alam yang tidak sehat,” ujarnya, Sabtu (18/4).

Meski demikian, Taufik mengingatkan agar langkah tersebut tidak bersifat sesaat atau sekadar simbolik. Ia menekankan pentingnya menjadikan pengendalian ikan sapu-sapu sebagai bagian dari kebijakan ekologis yang berkelanjutan dan terukur.

Pemprov DKI, lanjut Taufik, perlu menetapkan target yang jelas dalam menekan populasi ikan sapu-sapu, tanpa harus menghilangkannya secara total karena berpotensi menimbulkan dampak ekologi lain. Selain itu, pemetaan wilayah prioritas perlu dilakukan, disertai evaluasi berkala berbasis data ilmiah.

“Kalau tidak dirancang dengan baik, upaya ini hanya akan menyelesaikan masalah di permukaan, sementara akar persoalan tetap ada,” katanya.

Ia memastikan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program ini masuk dalam rencana kerja tahunan yang konsisten serta didukung anggaran yang memadai.

Taufik juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak, mulai dari komunitas lingkungan, akademisi, hingga masyarakat luas. Menurutnya, pengendalian ikan sapu-sapu harus menjadi gerakan bersama.

“Ini harus menjadi gerakan ekologis bersama, bukan hanya program pemerintah,” tegasnya.

Lebih jauh, Taufik mengingatkan potensi bahaya konsumsi ikan sapu-sapu, terutama jika berasal dari perairan tercemar. Ia menilai, persoalan ini bisa berkembang menjadi isu kesehatan publik apabila terbukti mengandung residu berbahaya.

Untuk itu, ia mengusulkan tiga langkah. Pertama, meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam mengonsumsi ikan. Kedua, memperketat pengawasan di pasar agar ikan yang mengandung residu berbahaya tidak masuk ke rantai pangan.

Ketiga, tambah Taufik, menegakkan aturan terhadap pihak yang memperjualbelikan ikan tersebut secara ilegal.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi korban karena kurangnya informasi, pengawasan, dan penegakan aturan,” ucapnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Taufik mendorong pemulihan ekosistem sungai secara menyeluruh. Setelah populasi ikan invasif ditekan, Pemprov DKI juga perlu melakukan restocking atau penebaran kembali ikan lokal, rehabilitasi kualitas air, serta penataan ekosistem sungai.

Ia menegaskan bahwa menjaga sungai di Jakarta bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa.

“Alam yang seimbang bukan hanya mengurangi yang salah, tetapi juga menghadirkan kembali yang benar. Kita ingin Jakarta tidak hanya bersih di permukaan, tetapi juga sehat secara ekosistem,” tandasnya.