Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, adanya penurunan ketimpangan ekonomi atau gini ratio yang selama ini menjadi persoalan di Jakarta. Pramono menyebut, angka gini ratio Jakarta turun dari 0,441 menjadi 0,423.

Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan I Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (17/4).

"Saya juga ingin menyampaikan salah satu yang selalu menjadi kerisauan saya dan Pak Wagub yaitu yang berkaitan dengan gini ratio. Alhamdulillah kali ini ada penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423," ujar Pramono.

Menurut Pramono, upaya untuk menurunkan angka ketimpangan di ibu kota merupakan salah satu tantangan tersulit dalam indikator makro ekonomi. Hal ini disebabkan oleh perputaran uang yang masif serta terkonsentrasinya populasi kelas ekonomi atas di Jakarta.

"Karena semua orang kaya ada di Jakarta, uang beredar hampir semuanya di Jakarta, dan itulah yang menyebabkan kenapa gini ratio dari seluruh indikator makro lainnya," kata dia.

Untuk menjaga tren positif tersebut serta memperkuat daya beli masyarakat, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap memprioritaskan program-program bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Program-program bantuan sosial tersebut, kata dia, menjadi bantalan bagi ekonomi masyarakat Jakarta agar tetap terjaga baik.

"Saya dan Pak Wagub sudah menegaskan bahwa APBD kita tidak boleh mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, KAJ, KLJ, KPDC," tandas Pramono.