Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan fokus menyelesaikan berbagai masalah ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, masalah gini ratio menjadi persoalan utama di Jakarta saat ini.

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam sesi summit Mata Lokal Festival 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5).

"Karena persoalan di Jakarta paling utama adalah gini ratio. Karena apa? Perbedaan kaya dan miskin di Jakarta adalah yang nomor satu," ujar Pramono.

Berdasarkan data gini ratio menunjukkan adanya ketimpangan kaya-miskin yang sangat tajam di ibu kota. Karena itu, berbagai program prioritas Pemprov DKI yang dijalankan saat ini untuk menekan angka kesenjangan masyarakat.

Program-program tersebut di antaranya yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memberikan bantuan kepada 707.622 siswa kurang mampu, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang diperluas hingga jenjang S2 dan S3, serta pemutihan ijazah bagi sekitar 6.600 orang.

"Maka inilah yang menjadi program saya yang utama dan terutama di awal-awal pemerintahan saya. Sehingga dengan demikian secara sungguh-sungguh saya sekarang mencoba untuk menekan gini ratio," jelasnya.

Selain itu, Pramono juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang baik, meningkatkan kepercayaan publik dan dunia internasional, serta memastikan transparansi di internal birokrasi pemerintahan Jakarta.

Lebih lanjut, Pramono juga mengungkapkan bahwa APBD Jakarta tahun 2025 mencapai Rp91,034 triliun. Menurutnya, besaran APBD DKI Jakarta ini menunjukkan kemampuan finansial yang kuat untuk pembangunan, termasuk untuk memperkuat budaya Betawi di Jakarta.

Dalam melaksanakan pembangunan di Jakarta, Pramono menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan hal-hal baik yang sudah dirintis oleh gubernur sebelumnya. Ia berharap, upayanya ini bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Saya mohon dukungan, support-nya untuk memperbaiki Jakarta," tandas Pramono.