Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan bagi warga ibu kota, mengingat Jakarta tidak memiliki lahan pertanian yang memadai.

Menurutnya, sebagai kota yang sepenuhnya bergantung pada pasokan dari daerah lain, ketersediaan pangan harus dipastikan tetap aman dan stabil.

“Jakarta tidak punya sawah, tidak punya lahan pertanian. Karena itu, kita harus memastikan ketersediaan pangan benar-benar aman,” ujarnya, Rabu (1/4).

Untuk itu, Khoirudin mengatakan pihaknya telah meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani pangan guna memastikan stok tetap dalam kondisi aman.

Ia mengakui adanya kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan, mengingat tingginya ketergantungan Jakarta pada daerah pemasok. Meski demikian, hingga saat ini belum terlihat dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan.

“Belum ada dampak. Tapi biasanya saat Idulfitri, stok di gudang harus tersedia. Ini yang harus kita pastikan,” katanya.

Khoirudin menambahkan, jumlah beras yang beredar di pasar beserta cadangan di gudang saat ini dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan warga selama dua hingga tiga bulan ke depan.

Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta juga tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi hak dan kewajiban warga dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

“Perda Pangan ini sedang kami bahas untuk memastikan ketahanan pangan warga Jakarta. Di dalamnya juga mengatur hak dan kewajiban yang harus dilindungi,” tandasnya.