Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mendorong penguatan peran Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.

Menurut Khoirudin, tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga dapat memicu berbagai persoalan sosial di masyarakat seperti tawuran.

“Permasalahan di Jakarta salah satunya adalah pengangguran. Kalau angka pengangguran warga Jakarta bisa turun sampai 50 persen, ekonomi akan ikut meningkat karena ada efek berantai. Pengangguran yang terlalu banyak juga bisa memicu masalah sosial seperti tawuran,” ujar Khoirudin, Kamis (12/3).

Ia menilai, fasilitas yang dimiliki PPKD saat ini sudah sangat memadai untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Sarana pelatihan yang tersedia bahkan dinilai telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia industri.

Menurutnya, PPKD memiliki 10 jurusan dengan 24 program pelatihan yang didukung sarana dan prasarana yang lengkap.

“PPKD sangat mumpuni dan lengkap. Perusahaan juga sangat terbantu karena di sini sudah tersedia fasilitas untuk melatih calon pekerja atau karyawan baru, bahkan dengan standar sertifikat internasional,” katanya.

Meski demikian, Khoirudin mengakui kapasitas pelatihan yang tersedia saat ini masih terbatas. Dalam satu tahun, PPKD hanya mampu melatih sekitar 700 hingga 1.000 orang, sementara jumlah pendaftar telah mencapai lebih dari 5.000 orang.

Lebih lanjut, ia mendorong agar peningkatan kapasitas pelatihan kerja menjadi perhatian dalam pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Ini yang perlu kita sikapi. Kebetulan sekarang sedang dibahas Pra RKPD, sehingga perlu dipikirkan pengalokasian anggarannya agar masyarakat benar-benar merasakan langsung dampak dari anggaran yang kita susun,” tandasnya.