DPRD DKI Jakarta segera membawa lima panitia khusus (Pansus) non-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang baru dibentuk ke dalam rapat paripurna.

Kelima pansus tersebut meliputi Pansus Pengelolaan Sampah, Pansus Percepatan Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum), Pansus Reformasi Agraria, Pansus Corporate Social Responsibility (CSR/TJSL), serta Pansus Tata Kelola Perparkiran.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, pembentukan lima pansus tersebut telah disepakati dalam rapat Bamus, kemarin.

"Bamus menyepakati jadwal pembentukan panitia khusus. Ada lima pansus yang nanti akan kita susun untuk diparipurnakan,” ujar Wibi, Rabu (11/3).

Ia menjelaskan, lima pansus tersebut dibentuk untuk membahas berbagai isu publik strategis di ibu kota.

“Yang pertama tentang pengelolaan sampah, kedua percepatan penyerahan aset fasos-fasum, kemudian Pansus Reformasi Agraria, TJSL atau CSR, serta tata kelola perparkiran,” jelasnya.

Menurut Wibi, pansus-pansus tersebut bersifat non-Raperda dan dibentuk untuk memberikan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Lima pansus ini merupakan pansus non-Raperda. Jadi ini adalah Pansus yang menjadi suatu isu publik yang hangat,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan sampah, terutama setelah adanya peristiwa longsor di TPST Bantargebang hingga menimbulkan korban jiwa.

“Baru-baru ini kita menghadapi satu musibah yang cukup amat memilukan hati di mana ada korban jiwa di Bantargebang ya, tertimbun oleh sampah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap, lima pansus yang telah dibentuk dapat segera bekerja secara efektif lantaran waktu yang dimiliki tidak terlalu panjang.

Wibi menegaskan, hasil kerja pansus diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus rekomendasi bagi DPRD dan Pemprov DKI dalam merumuskan kebijakan ke depan.

“Kita berharap ini menjadi satu referensi ataupun rekomendasi terkait dengan kerja-kerja kita ke depan,” tandasnya.