Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai, satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung–Rano Karno menunjukkan arah pembangunan yang progresif dan terukur.

Meski baru memasuki tahun pertama dari masa jabatan lima tahun, sejumlah program dinilai telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Bahkan, beberapa program yang sebelumnya tidak direncanakan mampu direalisasikan secara optimal.

“Yang paling penting, manfaatnya benar-benar dirasakan warga Jakarta. Percuma kalau hanya angka statistik yang naik, tetapi masyarakat tidak merasakan dampaknya secara langsung,” ujar Yuke, Senin (23/2).

Menurutnya, penanganan banjir menjadi salah satu langkah yang mulai menunjukkan dampak positif. Walaupun belum sepenuhnya tuntas, keputusan untuk memprioritaskan penataan Kali Ciliwung dinilai sebagai langkah konkret yang patut diapresiasi.

“Yang paling terasa memang di penanganan banjir. Walaupun belum sepenuhnya selesai, paling tidak sudah ada keputusan untuk fokus menyelesaikan penataan salah satu sungai,” katanya.

Selain banjir, pengembangan jaringan transportasi hingga ke wilayah penyangga juga menjadi catatan positif. Yuke berharap, perluasan layanan tersebut dapat membantu mengurangi kemacetan di ibu kota. Namun, penyesuaian tarif dan kebijakan subsidi transportasi tetap perlu dikaji secara matang agar tidak membebani masyarakat.

Di sektor lingkungan, pembukaan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) juga dinilai cukup aktif dilakukan dalam setahun terakhir.

“Ke depan, persoalan sampah juga perlu menjadi perhatian serius. Tapi sejauh ini, tiga hal yang paling terasa adalah penanganan banjir, pengembangan transportasi, dan penambahan ruang terbuka hijau,” ucapnya.

Yuke menambahkan, respons masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI juga cukup positif. Hal itu menjadi indikator bahwa program-program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga.

Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut menuntut Pemprov DKI lebih cermat dalam menentukan skala prioritas.

“Dengan fiskal yang terbatas, Pemprov harus benar-benar selektif. Program yang dipilih harus mampu menjawab kebutuhan Jakarta sebagai kota modern, sekaligus tetap menyentuh masyarakat secara langsung,” tuturnya.

Ia juga menyoroti persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.

“Kondisi ini memang tidak mudah. Tapi saya optimistis, dengan kepemimpinan yang mengayomi dan dukungan yang kuat, berbagai persoalan tersebut dapat diatasi secara bertahap,” tandas Yuke.