Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menilai, satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur, Rano Karno menjadi masa konsolidasi sekaligus penguatan arah kebijakan pembangunan Jakarta pascatransformasi menuju kota global.

Menurutnya, sejumlah program yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta patut diapresiasi. Di antaranya penguatan penanggulangan banjir melalui normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan serta optimalisasi pompa dan waduk, hingga peningkatan koordinasi lintas wilayah bersama pemerintah pusat.

Di sektor transportasi, perluasan layanan Transjabodetabek dan penguatan integrasi antarmoda dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemacetan serta mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

“Di bidang sosial dan pendidikan, program sekolah swasta gratis bagi kelompok masyarakat tertentu, penguatan KJP Plus, serta percepatan penurunan stunting menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan. Peningkatan akses layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas dan sistem rujukan yang lebih responsif juga menjadi catatan positif,” ujar Khoirudin, Jumat (20/2).

Lebih lanjut, Khoirudin juga menyampaikan sejumlah catatan konstruktif sebagai mitra kerja Pemprov DKI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

Pertama, program penanggulangan banjir perlu diintegrasikan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk memperkuat koordinasi dengan daerah penyangga serta pengendalian tata ruang.

Kedua, perluasan transportasi publik harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan, mulai dari kenyamanan, ketepatan waktu, hingga keterjangkauan tarif, agar benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat.

Ketiga, pelaksanaan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus harus dipastikan tepat sasaran, transparan, serta berkelanjutan dari sisi fiskal.

Keempat, upaya penurunan stunting perlu terus diperkuat melalui pendekatan berbasis keluarga, edukasi gizi, serta intervensi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Secara umum, ia menilai, arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta sudah berada di jalur yang tepat. Namun, efektivitas dan ketepatan implementasi program tetap harus menjadi perhatian bersama.

“DPRD hadir bukan sebagai oposisi, melainkan mitra strategis yang memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jakarta,” tegasnya.

Ke depan, DPRD mendorong pembangunan Jakarta agar semakin inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan perkotaan modern, mulai dari perubahan iklim, kepadatan penduduk, hingga kesenjangan sosial.

“Insya Allah, dengan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat, Jakarta akan semakin maju dan berdaya saing global tanpa meninggalkan warganya,” tandasnya.