Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menilai, satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung–Rano Karno, menunjukkan arah dan fokus pada kebijakan yang semakin jelas.

Hal itu terlihat dari penguatan layanan dasar, seperti transportasi publik, pengendalian banjir, serta penataan kawasan padat dan ruang terbuka hijau.

Dikatakan Wibi, perluasan layanan Transjabodetabek dan penguatan integrasi antarmoda menjadi langkah strategis untuk menjawab persoalan kemacetan lintas wilayah. Ia menegaskan, persoalan mobilitas Jakarta tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan aglomerasi yang terintegrasi.

“Ke depan, DPRD mendorong agar program-program tersebut tidak hanya berhenti pada seremoni atau perencanaan, tetapi benar-benar konsisten dalam eksekusi, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Transparansi anggaran, percepatan belanja infrastruktur, serta penguatan pengawasan lapangan harus menjadi prioritas,” ujar Wibi, Jumat (20/2).

Terkait penanggulangan banjir, Wibi menyebut normalisasi sungai masih menjadi instrumen penting, khususnya di titik-titik rawan seperti aliran sungai utama dan kawasan hilir. Namun, langkah tersebut perlu dibarengi dengan naturalisasi, pembangunan waduk atau situ, optimalisasi pompa, serta pembenahan drainase lingkungan.

“Efektivitasnya sudah mulai terasa di beberapa titik, tetapi belum merata. Artinya, perlu percepatan dan konsistensi dalam pelaksanaannya,” katanya.

Di sektor transportasi, Wibi kembali menegaskan bahwa perluasan Transjabodetabek merupakan langkah yang tepat. Meski demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada integrasi tarif dan rute, serta kemudahan perpindahan antarmoda.

Ia menambahkan, integrasi antara MRT, LRT, dan Transjakarta harus semakin seamless, baik dari sisi sistem pembayaran, jadwal keberangkatan, maupun konektivitas halte dan stasiun. Dengan integrasi yang baik, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Pada prinsipnya, DPRD akan terus mengawal agar kebijakan Pemprov berorientasi pada keselamatan warga, keadilan akses layanan, dan keberlanjutan kota. Jakarta harus maju, tetapi juga harus aman dan nyaman bagi seluruh warganya,” tandasnya.