Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya yang berlangsung di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2).

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan komitmennya terhadap transparansi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada BPKP untuk melakukan pengawasan. Ia menyampaikan, tidak akan memberikan batasan apa pun dalam proses audit maupun monitoring.

"Kami sebagai institusi yang terus terang membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dimonitor oleh BPKP," ujar Pramono.

Upaya ini, lanjutnya, merupakan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel.

Pramono menambahkan bahwa keterlibatan BPKP akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para aparatur di lingkungan Balai Kota maupun jajaran Direksi BUMD dalam bekerja. Melalui pengawasan BPKP, maka diyakini setiap proses pelaksanaan administrasi dipastikan berjalan sesuai koridor hukum.

Menurut Pramono, kerja sama ini penting dilakukan untuk mewujudkan transformasi Jakarta menjadi kota global. Pramono melaporkan, saat ini peringkat Jakarta dalam Global City Index telah naik dari posisi 74 ke 71 di bawah kepemimpinannya.

Tak hanya itu, berdasarkan data BPS, perekonomian Jakarta juga tercatat mengalami perbaikan, termasuk terkait gini rasio. Penurunan kesenjangan masyarakat ini didorong oleh berbagai kebijakan jaring pengaman sosial, seperti pemberian KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut baik keterbukaan yang ditunjukkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, akses tanpa batas yang diberikan Pemprov DKI ini akan memudahkan BPKP dalam mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki agar mencegah terjadinya kecurangan.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur, sehingga kami diberi ruang yang luar biasa," kata Ateh.

Ateh meyakini, melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel ini, maka Pemprov DKI bisa menjalankan berbagai programnya dengan baik.

"Yang kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan ya, kalau kami temukan sesuatu, untuk melakukan menjaga agar jalan daripada Pemda DKI ini benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa ada kecurangan," tandasnya.