Perencanaan Pembangunan Harus Fokus pada Keadilan Sosial

Jumat, 06 Februari 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 590

Infrastruktur kota jakarta jati2

(Foto: Doc)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta.

Untuk itu, ia menilai, seluruh program pembangunan daerah harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2045.

"Tujuan kita kurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan,"

“Memang tantangan kita ke depan, khususnya pada 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta. Karena itu, perencanaan pembangunan harus benar-benar selaras dengan RPJMN nasional dan RPJMD hingga 2045,” ujar Yuke, Jumat (6/2).

Lebih lanjut, Yuke menekankan pentingnya penyesuaian sejumlah program Pemprov DKI dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan.

Ia mengapresiasi capaian pembangunan Jakarta yang dinilai terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Yuke mengingatkan bahwa persoalan ketimpangan sosial dan kesenjangan antargenerasi masih cukup signifikan.

“Secara umum pembangunan DKI Jakarta cenderung membaik. Namun, pada aspek ketimpangan sosial dan kesenjangan antargenerasi, kondisinya masih cukup timpang,” katanya.

Yuke berharap, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 dapat memuat target yang lebih konkret, khususnya dalam upaya menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem.

Ia juga mengingatkan pentingnya penentuan skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, di samping fokus pada pembangunan dan infrastruktur kota.

“Tantangan kita tentu pada kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil. Karena itu, perlu dicermati betul mana program yang menjadi prioritas,” jelasnya.

Selain pembangunan fisik, Yuke menambahkan bahwa sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, serta layanan dasar lainnya juga harus menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Komisi D DPRD DKI Jakarta, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung program-program pembangunan kota agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

“Kami akan memaksimalkan dukungan yang bisa diberikan. Mudah-mudahan kondisi fiskal juga membaik, sehingga program pembangunan DKI Jakarta pada 2027 dapat terealisasi sesuai target,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Suharini Eliawati bersama tim juri JFW 2025 melakukan penilaian

Pemprov DKI Gerakkan Aktivitas Belanja Lewat JFW 2025

Jumat, 02 Januari 2026 1438

Kepala Dinas Kebudayaan Mochammad Miftahulloh Tammary mendampingi Wagub Rano

Dinas Kebudayaan Bakal Rumuskan Konsep Pembangunan Setu Babakan

Kamis, 08 Januari 2026 865

Pemprov DKI Beri Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Mulai 8 April

Pemprov DKI Beri Insentif PBB-P2, Wujudkan Keadilan Perpajakan

Selasa, 08 April 2025 2106

BERITA POPULER
Gubernur halal bihalal itb otoy

Pramono Hadiri Halal Bihalal Ikatan Orangtua Mahasiswa ITB

Minggu, 19 April 2026 4478

Walikota jakpus arifin (2)

150 Pelaku Usaha Industri Pariwisata di Jakpus Ikut Bimtek Pengelolaan Limbah

Kamis, 23 April 2026 811

PSX 20260423 123813

Pemkot Jakut Peringati Hari Bumi Sedunia Bersama Komunitas Lovely Hands

Kamis, 23 April 2026 841

Wagub rano KJMU

Rano Buka Forum Orientasi Penerima Baru KJMU

Kamis, 23 April 2026 697

Siaranpers pemprov dki 20260422122518 3ms4j9 484

Pramono Kunjungi Tiga Negara Perkuat Kemitraan Strategis

Rabu, 22 April 2026 912

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks