Perencanaan Pembangunan Harus Fokus pada Keadilan Sosial

Jumat, 06 Februari 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 649

Infrastruktur kota jakarta jati2

(Foto: Doc)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta.

Untuk itu, ia menilai, seluruh program pembangunan daerah harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2045.

"Tujuan kita kurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan,"

“Memang tantangan kita ke depan, khususnya pada 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta. Karena itu, perencanaan pembangunan harus benar-benar selaras dengan RPJMN nasional dan RPJMD hingga 2045,” ujar Yuke, Jumat (6/2).

Lebih lanjut, Yuke menekankan pentingnya penyesuaian sejumlah program Pemprov DKI dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan.

Ia mengapresiasi capaian pembangunan Jakarta yang dinilai terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Yuke mengingatkan bahwa persoalan ketimpangan sosial dan kesenjangan antargenerasi masih cukup signifikan.

“Secara umum pembangunan DKI Jakarta cenderung membaik. Namun, pada aspek ketimpangan sosial dan kesenjangan antargenerasi, kondisinya masih cukup timpang,” katanya.

Yuke berharap, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 dapat memuat target yang lebih konkret, khususnya dalam upaya menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem.

Ia juga mengingatkan pentingnya penentuan skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, di samping fokus pada pembangunan dan infrastruktur kota.

“Tantangan kita tentu pada kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil. Karena itu, perlu dicermati betul mana program yang menjadi prioritas,” jelasnya.

Selain pembangunan fisik, Yuke menambahkan bahwa sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, serta layanan dasar lainnya juga harus menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Komisi D DPRD DKI Jakarta, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung program-program pembangunan kota agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

“Kami akan memaksimalkan dukungan yang bisa diberikan. Mudah-mudahan kondisi fiskal juga membaik, sehingga program pembangunan DKI Jakarta pada 2027 dapat terealisasi sesuai target,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Suharini Eliawati bersama tim juri JFW 2025 melakukan penilaian

Pemprov DKI Gerakkan Aktivitas Belanja Lewat JFW 2025

Jumat, 02 Januari 2026 1630

Kepala Dinas Kebudayaan Mochammad Miftahulloh Tammary mendampingi Wagub Rano

Dinas Kebudayaan Bakal Rumuskan Konsep Pembangunan Setu Babakan

Kamis, 08 Januari 2026 1056

Pemprov DKI Beri Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Mulai 8 April

Pemprov DKI Beri Insentif PBB-P2, Wujudkan Keadilan Perpajakan

Selasa, 08 April 2025 2240

BERITA POPULER
MRT Jam operasional jati

Pemprov DKI Ajak Warga Nikmati Mobilitas Hemat Program Tarif Rp1

Rabu, 24 Juni 2026 3396

Satpol pp dki jakarta 1

190 Satpol PP Dikerahkan Amankan Perayaan Malam Puncak HUT Jakarta

Jumat, 26 Juni 2026 837

HUT 499 1 jati

Meriah! Padi Reborn Guncang Bundaran HI di Puncak Perayaan HUT ke-499 Jakarta

Sabtu, 27 Juni 2026 572

Parkir jakarta 2

Malam Puncak Perayaan HUT ke-499 Jakarta Sediakan 21 Kantong Parkir

Kamis, 25 Juni 2026 912

HUT 499 2 jati

Menuju 5 Abad Jakarta, Pramono-Rano Paparkan Capaian Pembangunan Infrastruktur

Sabtu, 27 Juni 2026 542

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks