Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta resmi merilis angka pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang tahun 2025 yang mencapai 5,21 persen (yoy). Angka ini mencatatkan performa positif karena berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

​Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku gembira terhadap pertumbuhan ekonomi ini, terutama terhadap pertumbuhan pada triwulan keempat tahun 2025. Pada periode tersebut, ekonomi Jakarta melesat hingga 5,71 persen.

"Hasil rilis BPS pada tanggal 5 Februari, yang kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025 year on year, Jakarta 5,21 persen, di atas rata-rata nasional yaitu 5,11 persen," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/2).

Menurut Pramono, pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya didorong oleh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.

Pemprov DKI memberikan berbagai insentif pajak serta ruang bagi sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, dan UMKM untuk berkembang. Kebijakan tersebut mencatatkan adanya transaksi yang mencapai Rp15,25 triliun selama Natal dan Tahun Baru.

"Sehingga angka ini secara signifikan kemudian mempengaruhi pertumbuhan di triwulan keempat sampai dengan 5,71 persen," ungkap Pramono.

Pramono menyebut, strategi serupa juga akan diterapkan untuk menyambut momentum besar lainnya, seperti Tahun Baru Imlek, Ramadan, dan Hari Raya Idulfitri. Pemprov DKI berencana menggelar berbagai kegiatan, termasuk lomba diskon dan pemberian insentif pajak tambahan guna menjaga daya beli masyarakat tetap kompetitif.

Melalui kegiatan tersebut, ia mendorong pusat perbelanjaan dan UMKM bisa semakin tumbuh.

"Termasuk di dalam kegiatan itu mendorong agar pusat-pusat perbelanjaan, UMKM semakin hidup, orang bisa menikmati belanja dengan harga yang semakin kompetitif, tersedia. Kami memberikan insentif pajak dan lomba diskon dan sebagainya," jelas Pramono.

Untuk menumbuhkan ekonomi Jakarta, Pramono meyakini perlunya inovasi dan pembiayaan kreatif yang didukung oleh kebijakan Pemprov DKI. Tanpa adanya strategi tersebut, maka menurutnya pertumbuhan ekonomi Jakarta akan sama dengan nasional.

"Dengan angka yang barusan kita dapat, mudah-mudahan ini menjadi hal yang semakin positif bagi Jakarta," ucapnya.

Terkait penurunan angka gini ratio, Pramono menjelaskan bahwa upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan kemiskinan penduduk Jakarta merupakan salah satu prioritasnya.

Karena itu, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dipangkas pada tahun ini, namun tidak mempengaruhi alokasi program pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan lain sebagainya.

"Bagi Jakarta ini penting banget untuk menekan gini ratio," ujarnya.

Meskipun begitu, Pramono mengaku belum puas terhadap capaian penurunan gini ratio. Sebab, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran hingga Rp2 triliun untuk menangani masalah ketimpangan ini.

"Mudah-mudahan hasil tahun depan akan lebih baik," kata dia.

Pemprov DKI, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menurunkan angka gini ratio.

"Beberapa di antaranya seperti memperbaiki infrastruktur yang dimiliki Jakarta hingga memberi kemudahan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan," tandasnya.