Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia melakukan visitasi ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Selasa (25/11).

Kunjungan ini untuk memverifikasi presentasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai bagian dari penilaian keterbukaan informasi badan publik.

Komisioner KI Pusat RI, Gede Narayana menjelaskan, pihaknya melakukan verifikasi terhadap program dan inovasi keterbukaan informasi publik yang telah dipresentasikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

"Kami ingin melihat apakah yang telah disampaikan sesuai dengan fakta di lapangan," katanya.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan, ungkap Gede, pihaknya menilai kondisi di lapngan sesuai dengan paparan yang dipresentasikan.

Menurut Gede, visitasi ini memang tidak dilakuan terhadap seluruh badan publik yang mengikuti proses penilaian. Utamanya, verifikasi dilakukan terhadap badan publik yang memiliki nilai cukup tinggi saja.

Dalam kesempatan itu, Gede juga menyampaikan pentingnya pucuk pimpinan daerah sebagai pucuk pimpinan badan publik hadir langsung dalam proses penilaian. Kehadiran pucuk pimpinan daerah tertinggi,menurutnya, menunjukkan goodwill dari badan publik dalam hal keterbukaan informasi.

Sekretaris Diskominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto menjelaskan, selama tujuh tahun berturut-turut DKI Jakarta telah mendapat predikat badan publik informatif.

Ia optimistis, pada monitoring dan evaluasi (Monev) tahun ini DKI Jakarta akan kembali meraih predikat tersebut.

Apalagi, pada tahun ini presentasi dan visitasi langsung dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, selaku kepala daerah.

"Harapan kami bisa mempertahankan, bahkan mendapat predikat badan publik informatif terbaik," tegasnya.

Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno yang menyempatkan hadir dalam visitasi, menyampaikan semangat dari Gubernur Pramono Anung, untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Jakarta lebih baik lagi.

Diyakininya, semakin banyak yang melakukan pengawasan akan semakin membantu kontrol sosial dan baik untuk pengembangan pembangunan DKI Jakarta ke depan.

"Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari kontrol. Kami bersyukur jika Jakarta bisa menjadi nomor satu karena menambah poin penilaian indeks kota global," tandasnya.