Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memastikan seluruh program tahun 2026 tetap berpihak kepada warga dengan tidak menurunkan kualitas layanan, meskipun terjadi penyesuaian anggaran.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin merekomendasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan jumlah penerimanya.

“Program tebus ijazah juga harus terus berjalan untuk membantu siswa yang terkendala biaya,” ujar Thamrin, Minggu (2/11).

Komisi E juga mendorong pemerataan sarana pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat dan kekurangan sekolah negeri, serta melanjutkan rehabilitasi sekolah yang tidak layak di Koja dan Pulau Harapan.

"Program sekolah swasta gratis diminta diperluas melebihi 105 sekolah karena terbukti efektif menekan angka putus sekolah," katanya.

Selain itu, Komisi E menekankan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kegiatan pembinaan siswa seperti OSIS dan penyelenggaraan lomba. Pengawasan terhadap sekolah swasta gratis juga perlu diperketat agar tidak memungut biaya tambahan dari peserta didik, serta memastikan pencairan dana dilakukan tepat waktu.

Dikatakan Thamrin, perhatian juga perlu diberikan pada pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga non-ASN, serta penguatan kompetensi tenaga pendidik agar selaras dengan kurikulum pembelajaran.

“Komisi juga mendorong agar pembangunan SMP Negeri di Setu dan SMK/SMA di Pondok Ranggon tetap dipertahankan dalam APBD 2026 karena merupakan kebutuhan mendesak,” imbuhnya.

Selain itu, Komisi E mendukung perluasan pendidikan inklusif dengan menambah jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dari 14 menjadi 44 unit, serta peningkatan transparansi penggunaan BOP dan pengadaan sarana pembelajaran digital.

“Pendidikan yang merata dan berkualitas harus menjadi prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga Jakarta,” tandas Thamrin.