Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) RI memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10).

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan perlindungan, kapasitas, dan kualitas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu ke hilir.

"Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Mukhtarudin, beserta Sekjen dan jajaran, hari ini berkunjung ke Balai Kota untuk mendiskusikan dan sekaligus menandatangani kerja sama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono.

Dikatakan Pramono, ke depan Pemprov DKI akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan penempatan bagi warga Jakarta ke negara tujuan yang aman, seperti di Korea, Jepang, Eropa Barat, Eropa Timur, Tiongkok, dan Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk membantu Pekerja Migran Indonesia, termasuk memfasilitasi kepulangannya.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) RI, Mukhtarudin menjelaskan, kerja sama ini untuk memperkuat sinergi terkait penanganan masalah pekerja migran Indonesia. Menurutnya, persoalan pekerja migran melibatkan multisektor dan harus diselesaikan secara kolaboratif.

"Sebagai tindak lanjut dari MoU kami dengan Menteri Dalam Negeri, maka kami juga melanjutkan MoU dengan Gubernur DKI Jakarta dalam konteks sinergi, kerja sama, kolaborasi untuk pemberdayaan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai ke hilir," jelas Mukhtarudin.

Diharapkan melalui kolaborasi ini bisa meningkatkan keamanan serta kapasitas pekerja migran Indonesia. Mukhtarudin menegaskan, persoalan pekerja migran selama ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir.

Pemprov DKI, lanjutnya, telah memiliki fasilitas lengkap untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pekerja Migran Indonesia. Karena itu, kerja sama ini terjalin untuk menciptakan pekerja migran dengan keterampilan yang mumpuni di berbagai sektor.

Berdasarkan data SISKOP2MI, terdapat sekitar 4.000 warga Jakarta yang telah ditempatkan bekerja di luar negeri dalam rentang waktu 2023-2025.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI dan jajaran, yang selama ini sebenarnya sudah berkolaborasi, bersinergi. Tinggal nanti kami lebih meningkatkan lagi kerja sama ini," tandasn ya.