Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berkomitmen menyiapkan tenaga kerja berdaya saing serta memperluas akses kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Berbagai program telah dijalankan untuk memperluas akses kerja bagi warga, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, job fair, penyaluran tenaga kerja, hingga pengembangan kewirausahaan.

Sejumlah langkah konkret pun dilakukan, antara lain menyediakan pelatihan kerja gratis di tujuh Pusat Pelatihan Kerja yang tersebar di Jakarta, menghadirkan Mobile Training Unit (MTU) hingga tingkat kelurahan agar masyarakat lebih mudah meningkatkan keterampilan, serta menyelenggarakan pelatihan produktivitas bagi tenaga kerja dan pelaku usaha.

“Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal secara menyeluruh,” ujar Syaripudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Kamis (28/8).

Ia menyampaikan, akses informasi kerja turut diperluas melalui penyelenggaraan job fair secara berkala, baik di tingkat kota maupun kecamatan, dengan target 21 kali pelaksanaan pada 2025. Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengembangkan portal digital ‘Karir Jakarta’ yang memudahkan pencari kerja mengakses lowongan secara cepat dan praktis.

Di sisi lain, sambungnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama. Salah satunya melalui pelatihan bahasa asing gratis yang disediakan oleh Dinas Nakertransgi DKI Jakarta.

Menurut Syaripudin, penguasaan bahasa asing tidak hanya penting untuk mendukung warga yang berminat bekerja di luar negeri, tetapi juga krusial bagi mereka yang ingin bersaing di dalam negeri, terutama menghadapi kehadiran perusahaan multinasional dan persaingan dengan tenaga kerja asing.

" Pelatihan kejuruan bahasa asing disediakan secara gratis agar masyarakat Jakarta memiliki bekal kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Dengan keterampilan bahasa asing, tenaga kerja Jakarta memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang kerja, jejaring global, serta peningkatan pengetahuan yang akan memperkuat posisi tawar mereka," jelasnya.

Syaripudin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga membuka alternatif kesempatan kerja global bagi warga yang berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dorongan ini diposisikan sebagai pilihan legal, aman, dan produktif, bukan sebagai bentuk lepas tangan pemerintah.

“Justru pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan melindungi, agar warga Jakarta yang bekerja di luar negeri siap dan terlindungi,” ucapnya.

Ia menyebut, fasilitasi tersebut mencakup pelatihan keterampilan dan bahasa asing, kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), hingga pendampingan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

“Dengan cara ini, migrasi tenaga kerja ke luar negeri dilakukan secara profesional sekaligus memberikan manfaat, baik bagi individu maupun daerah asalnya,” ungkapnya.

Syaripudin menambahkan, bekerja di luar negeri juga memberi manfaat strategis, seperti remitansi, transfer keterampilan, hingga modal usaha saat kembali ke Tanah Air. Hal ini selaras dengan strategi pembangunan tenaga kerja nasional dan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Dengan demikian, arah kebijakan Pemprov DKI Jakart bersifat menyeluruh, membuka lapangan kerja lokal sebagai prioritas, sekaligus memberikan peluang global yang aman dan berdaya saing tinggi bagi warga Jakarta,” tandasnya.