Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memimpin Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10).

Rapat ini dihadiri para kepala daerah di wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek) sebagai langkah bersama mengatasi persoalan transportasi di Ibu Kota dan daerah penyangga.

Pramono pun menegaskan, pentingnya kolaborasi antarwilayah untuk menyelesaikan masalah transportasi selama ini.

"Karena bagaimanapun, untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada. Terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan. Dan tadi kepala daerahnya hadir," ujar Pramono.

Dalam rapat ini membahas sejumlah hal dengan seluruh pimpinan wilayah, yakni terkait pengembangan Transjabodetabek, pembangunan park and ride, serta integrasi sistem transportasi.

Terkait pembangunan fasilitas park and ride, Pramono mengusulkan agar disediakan oleh masing-masing daerah penyangga. Fasilitas ini disediakan untuk menjadi titik pengumpan bagi warga luar Jakarta untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Transjabodetabek, menuju Jakarta.

"Kami mengusulkan untuk ini yang disediakan oleh daerah-daerah setempat, karena ini menjadi tempat parkir mereka dan tentunya akan ada revenue untuk parkir dan sebagainya," kata Pramono.

Sedangkan terkait integrasi sistem transportasi, Pramono menekankan agar penanganan kemacetan di satu wilayah tidak menimbulkan masalah baru di wilayah lain.

Upaya ini juga akan dilakukan dalam mengembangkan Transit Oriented Development (TOD). Pramono menjelaskan pembangunan TOD di Jakarta akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan operator transportasi yakni PT MRT Jakarta, seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

"Walaupun prinsipnya manajemennya tetap dari Pemerintah DKI, tapi pelaksana di lapangannya adalah dari MRT. Dan ini tahun depan segera akan kita mulai," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Pramono juga menyampaikan bahwa subsidi transportasi untuk 15 golongan masyarakat selain warga Jakarta belum bisa dilakukan. Keputusan ini dilakukan mengingat adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI.

Sedangkan terkait rencana penyesuaian tarif Transjakarta, Pramono menyampaikan bahwa beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini cukup besar. Pemprov DKI diketahui memberikan subsidi sebesar Rp9.700 per tiket.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif transportasi ini nantinya tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang ssbelumnya telah mendapatkan tarif gratis. Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

"Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi," jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, kajian mengenai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat terkait penyesuaian tarif terus diperbarui setiap tahun untuk mendapatkan angka ideal.

Ia juga mengungkapkan, saat ini tingkat cost recovery layanan Transjakarta hanya 14 persen, sehingga subsidinya mencapai 86 persen. Kondisi ini dinilainya akan berdampak pada kapasitas fiskal Pemprov DKI Jakarta.

"86 persen ini sekarang kita terkoreksi tadi dengan DBH, pemotongan DBH sehingga ini berpengaruh terhadap kapasitas fisikal Jakarta," tandasnya.