Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka Konferensi Nasional (Konas) ke-XVII Jaringan Doa Nasional (JDN) di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).

Dalam sambutannya, Pramono berharap kegiatan serupa dapat dilakukan oleh semua agama demi kebaikan Jakarta dan Indonesia. Menurutnya, doa merupakan kekuatan yang tak terbantahkan dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan acara-acara doa yang seperti ini dilakukan oleh semua agama, saya yakin akan baik bagi Jakarta dan bagi bangsa kita semuanya," ujar Pramono.

Lebih lanjut, Gubernur menyoroti tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini, yaitu pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Dalam kondisi tersebut, Pramono menegaskan pentingnya keberpihakan pemimpin kepada masyarakat.

"Dalam kondisi seperti itu harus ada keputusan, harus ada keberpihakan, harus ada tujuan. Untuk apa kita menjadi pemimpin? Untuk apa kita menjadi Gubernur Jakarta?," katanya.

Salah satu keberpihakan Pemprov DKI kepada masyarakat yakni keberlanjutan program pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.

Program-program tersebut diberlakukan untuk menekan gap gini ratio masyarakat Jakarta serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya akan bekerja keras untuk itu. Saya akan menyelesaikan segala persoalan yang ada dan saya tidak lari dari segala persoalan yang ada," ucap Pramono.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Jeane Marie Tulung menyampaikan, tema konferensi 'Kebangkitan Doa Nasional' adalah momentum penting untuk menyalakan kembali api doa, kesatuan, dan transformasi bangsa.

"Doa bukan hanya kegiatan rohani, tetapi kekuatan ilahi yang membangkitkan kesadaran, memulihkan relasi, dan menggerakkan transformasi, baik pribadi, gereja, maupun bangsa," tuturnya.

Ia pun mengajak umat untuk menghidupi semangat kesatuan yang melahirkan aksi nyata bagi kemaslahatan bangsa. Menurutnya, gerakan doa nasional sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan beragama yang rukun.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Gereja dipanggil untuk menjadi mitra strategis dalam menghadirkan kasih Kristus di tengah bangsa, menebarkan damai, dan memulihkan moralitas publik yang terkoyak oleh egoisme dan kepentingan sempit," tandasnya.