DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI untuk memfokuskan anggaran pada sektor-sektor yang paling berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya pendidikan.

Langkah ini dinilai penting menyusul adanya efisiensi keuangan daerah akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki mengatakan, seluruh program di lingkungan Pemprov DKI baik dan bermanfaat bagi warga. Namun, kondisi fiskal yang terbatas membuat perlu lebih cermat dalam menentukan skala prioritas.

“Pada dasarnya semua program di dinas-dinas itu baik dan tujuannya untuk kepentingan warga. Tapi kita harus realistis, kondisi keuangan sedang sulit. Jadi mau tidak mau, kita harus menyisir dan menyeleksi lagi mana yang benar-benar prioritas,” ujar Subki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/10).

Subki menilai, salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian utama adalah pendidikan gratis bagi warga Jakarta. Program ini, kata dia, harus menjadi kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD sebagai langkah nyata meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kita punya PR besar, yaitu mewujudkan sekolah gratis. Ini penting dan darurat. Jadi, dana dari dinas lain yang programnya masih bisa ditunda, sebaiknya dialihkan dulu ke Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Selain pendidikan dasar, Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan itu juga menekankan pentingnya dukungan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.

Pemprov DKI telah merancang program setara dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi daerah yang ditujukan bagi keluarga tidak mampu, dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov DKI. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan tahun depan dengan kuota awal 100 penerima beasiswa setiap tahun.

“Program LPDP untuk mahasiswa tidak mampu itu sangat penting karena hasilnya langsung bisa dirasakan masyarakat. Jadi, anggaran sebaiknya diarahkan ke program-program seperti ini, yang dampaknya nyata bagi warga,” tandasnya.