DPRD DKI Jakarta tengah menyiapkan payung hukum untuk mendukung program sekolah gratis yang dirancang Pemprov DKI dan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

Program ini menyasar siswa SD, SMP, dan SMA di sekolah negeri maupun swasta, dengan prioritas bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Program sekolah gratis ini belum memiliki dasar hukum, dan saat ini kami sedang menyiapkannya,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, Rabu (18/6).

Khoirudin menjelaskan, Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan kini sedang membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) agar program pendidikan gratis ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ia menyebutkan, uji coba untuk sekolah swasta gratis telah dilakukan di 40 sekolah pada tahun ini.

“Tahun depan, jika Perdanya selesai, program ini akan diterapkan di seluruh wilayah Jakarta,” tandasnya.