Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Devy Indriany, yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Polrestabes Surabaya.

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Chaidir menjelaskan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai penahanan yang bersangkutan dari Polrestabes Surabaya. Surat tersebut adalah Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka Nomor B/2803/VII/RES.1.11/2025/Satreskrim tanggal 24 Juli 2025 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRiNT-HAN/277/RES.1.11/2025/Satreskrim tanggal 17 Juli 2025.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tersangka bernama Devy Indriany, NIP/NRK 197212161996032003 / 119327, menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Chaidir menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 53 ayat (2), ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa wajib dikenakan pemberhentian sementara guna mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

“Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, melalui surat Nomor e-0115/KG.06.02 tanggal 24 Juli 2025 tentang Laporan Penahanan dan Penetapan Status Pegawai Negeri Sipil,” ujar Chaidir, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Senin (20/10).

Berdasarkan laporan tersebut, yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dengan hak-hak kepegawaian yang diatur sesuai ketentuan hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht). BKD juga terus melakukan pelaporan dan koordinasi secara periodik  terkait status kepegawaian yang bersangkutan, termasuk apabila terdapat perpanjangan masa penahanan dalam proses penyidikan hingga penuntutan.

“Pemprov DKI Jakarta menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengambil langkah lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Chaidir.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa setiap proses administrasi dan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan telah dilaksanakan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.