Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Al Fatih menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta memperpanjang rekayasa lalu lintas (lalin) di Jalan TB Simatupang dengan membuka Gerbang Tol Fatmawati 2 hingga akhir Oktober 2025.

Perpanjangan ini dilakukan setelah uji coba lima hari menunjukkan hasil positif. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, kebijakan tersebut berhasil mengurai kemacetan di kawasan padat tersebut.

“Saya menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta memperpanjang rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang dengan membuka Gerbang Tol Fatmawati 2 hingga akhir Oktober 2025,” ujar Al Fatih, Senin (22/9).

Menurut Al Fatih, kebijakan ini adalah bukti kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi konkret untuk mengatasi kemacetan.

Al Fatih menerangkan, hasil evaluasi menunjukkan penurunan volume kendaraan di Jalan RA Kartini sebesar 17,15 persen pada jam puncak. Hal ini, katanya, menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran.

Karena itu, ia mendukung penuh perpanjangan rekayasa lalu lintas ini, bahkan berharap kebijakan tersebut terus dilanjutkan hingga seluruh proyek galian di kawasan TB Simatupang selesai.

“Selama masa pembangunan, masyarakat membutuhkan opsi alternatif untuk mengurangi penumpukan kendaraan dan mengefektifkan pergerakan lalu lintas,” tuturnya.

Meski begitu, Al Fatih meminta Pemprov DKI bersama kontraktor proyek menyampaikan timeline galian secara terbuka, mulai dari tanggal dimulainya hingga target penyelesaiannya.

Ia menyebut, informasi yang jelas akan memberi kepastian bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa proyek ditangani secara serius.

“Selain itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap titik-titik bottle neck dan penyempitan jalan di kawasan TB Simatupang, agar rekayasa yang diterapkan tidak hanya sementara mengurai kemacetan, tetapi juga mencegah potensi hambatan baru di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia meyakini, kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI akan membuat Jalan TB Simatupang menjadi simbol kelancaran dan mobilitas warga Jakarta.

“Transparansi, evaluasi rutin, serta keberlanjutan rekayasa lalu lintas adalah kunci agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.