Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengungkapkan upaya penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Hal ini disampaikan Rano dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroda).

"Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, eksekutif telah melakukan upaya penanganan melalui manajemen rekayasa lalu lintas (lalin) jangka pendek," kata Rano, Senin (8/9).

Lebih lanjut Rano menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan dalam manajemen rekayasa lalin angka pendek untuk mengatasi kemacetan di antaranya penutupan putaran lalu lintas (u-turn) dan penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di sejumlah jalan. 

Kemudian penerapan manajemen dan rekayasa lalin jalan serta pengaturan fase lalin dan waktu siklus alat pemberi isyarat lalulintas. Lalu, perbaikan geometrik ruas jalan dan persimpangan serta penertiban parkir pedagang kaki lima dan angkutan kota.

Rano juga menyanpaikan kebijakan pembatasan lalin dengan sistem ganjil-genap yang telah berlangsung. Saat ini DKI Jakarta juga juga telah mengaplikasikan secara terintegrasi pemanfaatan teknologi berbasis AI dalam pengaturan persimpangan.

Selain itu, Rano memaparkan strategi integrasi transportasi yang dikombinasikan dengan park and ride di beberapa lokasi pada perimeter area DKI Jakarta. Lokasi tersebut  seperti di Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Ragunan dan Kalideres.

"Ini akan dikembangkan di sejumlah area lainnya. Kita akan memberikan layanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau, dan merata guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tandasnya.