Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan jawaban Gubernur DKI, Pramono Anung terhadap pandangan fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 pada bidang ketahanan pangan dan penanganan stunting dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9). 

Mengenai ketahanan pangan, Rano tegaskan eksekutif melakukan optimalisasi inovasi produksi pangan perkotaan melalui pengembangan urban farming berbasis ruang di enam wilayah kota dan kabupaten se-DKI Jakarta. 

"Pengembangan urban farming  mengaplikasikan pemanfaatan teknologi pada proses produksi seperti smart farming berbasis internet, pemanfaatan lahan kosong atau fasilitas umum untuk pengembangan pertanian perkotaan oleh masyarakat sebagai kebun bersama atau community garden," ujar Rano.

Selain itu, Rano juga menjelaskan upaya pemanfaatan atap bangunan pemerintahan dan sekolah untuk pengembangan urban farming di rooftop. Kemudian juga dilakukan pengembangan produksi cabai dalam green house dan pembentukan 100 Kampung Mandiri Pangan berbasis RW.

Kemudian, Rano menjelaskan Pasar Induk dan sejumlah BUMD Pangan saat ini telah memanfaatkan platform digital untuk menginformasikan lokasi pendistribusian pangan, perkembangan harga pangan di tingkat grosir, serta pemasaran produk pangan. 

Ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD Pangan telah melakukan kontrak farming dengan beberapa provinsi sekitar yang telah berlangsung sejak 2022 hingga saat ini. 

Terkait penanganan stunting, Rano menegaskan eksekutif melakukan penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi balita stunting dan yang bermasalah gizi lainnya, serta untuk ibu hamil terutama Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK).

"Pendistribusian makanan tambahannya dilakukan berdasarkan data by name by address," tandasnya.