Komisi A DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara yang meluncurkan platform Transparansi dan Akuntabilitas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Trans RT/RW).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menilai, inovasi ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan modern.

“Kami melihat sistem ini sebagai upaya nyata untuk mempermudah proses pelaporan keuangan RT/RW agar lebih cepat dan tepat,” ujarnya, Jumat (5/9).

Meski membawa kemudahan, Mujiyono mengingatkan agar pelaksanaannya tidak  menyulitkan para pengurus RT/RW.

Pemerintah, kata dia, perlu memastikan sistem tersebut sederhana, mudah diakses, dan sesuai dengan kemampuan pengurus, mengingat masih banyak yang terbatas dalam literasi digital.

“Kami mendorong Pemkot Jakarta Utara memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis bagi seluruh pengurus RT/RW. Dengan pemahaman yang baik, sistem ini akan berjalan lebih efektif,” imbuhnya.

Mujiyono menambahkan, DPRD DKI siap mendorong penguatan alokasi anggaran untuk mendukung program pelatihan tersebut agar tidak ada pengurus yang merasa kesulitan.

“Trans RT/RW akan berhasil jika dijalankan bersama-sama. Pendekatannya harus kolaboratif, bukan top down. Dengan begitu, sistem ini benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan dan memberi manfaat nyata bagi warga,” jelasnya.

Ia juga berharap inovasi ini dapat diterapkan di lima kota administratif lainnya di DKI Jakarta. Jika berhasil, Trans RT/RW bisa menjadi contoh pengelolaan keuangan berbasis digital di tingkat RT/RW.

“DPRD siap mendukung penganggaran dan kebijakan yang diperlukan. Intinya, kami mendukung penuh inovasi ini, dengan catatan sistem harus mudah, sederhana, dan bermanfaat bagi pengurus maupun warga,” tandas Mujiyono.