Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi keluhan para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan usahanya di Blok M terkait kenaikan tarif sewa kios.

Ia menjelaskan, persewaan kios tersebut dikelola oleh pihak MRT Jakarta melalui kerja sama dengan salah satu koperasi.

"Untuk berdagang Blok M, memang ada kerja sama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/9).

Dalam kerja sama tersebut sudah ditetapkan batas tarif atas dan bawah yang dikenakan untuk persewaan kios. Namun dari laporan yang diterimanya, biaya sewa yang dikenakan pun melebihi dari batas tarif atas yang sudah disepakati.

"Dalam kerja sama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan, ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu," kata Pramono.

Karena itu, ia mengaku telah menegur Direktur MRT terkait kenaikan biaya sewa kios tersebut. Bahkan Pramono meminta agar kerja sama tersebut dibatalkan jika tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

"Saya sudah menegur Dirut MRT. Kalau tidak bisa ditertibkan, saya minta untuk dibatalkan, lebih baik dikelola sendiri. Tidak perlu pakai kerja sama," tegas Pramono.

Pramono memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memprioritaskan keberlangsungan para pelaku UMKM, terutama dalam kondisi ekonomi saat ini. Kenaikan tarif sewa kios, kata dia, tidak boleh dilakukan semena-mena oleh pengelola.

"Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M ramai, kemudian pengelola ataupun kooperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena," ucap Pramono.

Pramono juga menegaskan keberpihakannya kepada para pelaku UMKM agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Kondisi ekonomi di Blok M yang terus mengalami peningkatan ini dinilainya perlu terus dipertahankan.

"Karena bagi saya pribadi untuk UMKM itu menjadi prioritas agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan ini kan ekonomi sedang mengeliat, di Blok M sedang baik," tandasnya.