Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki fasilitas publik yang mengalami kerusakan dampak dari aksi unjuk rasa.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, total kerugian kerusakan fasilitas umum yang awalnya diperkirakan Rp51,1 miliar, kini membengkak menjadi Rp81,1 miliar.

Penambahan jumlah kerugian ini disebabkan adanya kerusakan pada dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yaitu di Senen dan di depan Polda yang diperkirakan sekitar Rp 19 miliar. Selain itu, ada kerusakan pada CCTV dan 18 lampu lalu lintas, di mana 17 di antaranya telah selesai diperbaiki.

"Kemarin saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa jumlah kerugiannya Rp 51 M, ternyata setelah dihitung kembali ada dua JPO yaitu di Senen dan juga di depan Polda yang mengalami kerusakan yang serius dan ternyata baru dihitung oleh Dinas Bina Marga," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/9).

Koordinasi terkait perbaikan terhadap fasilitas umum yang mengalami kerusakan tersebut dilakukan Gubernur Pramono bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo di Balai Kota DKI Jakarta.

Untuk mempercepat perbaikan, Pemprov DKI Jakarta akan fokus memperbaiki infrastruktur MRT, Transjakarta, Bank Jakarta, dan sejumlah lampu lalu lintas. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengerjakan perbaikan dua JPO yang juga mengalami kerusakan.

"Saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda untuk dibantu oleh Pemerintah Pusat," ucap Pramono.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyanggupi permintaan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki dua JPO yang mengalami kerusakan. Dody menargetkan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tujuh hari dan secara fungsional bisa segera dioperasikan kembali.

"Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan yang itu plus yang di Senen nanti itu adalah tanggung jawab kami di PU. Gak ada masalah," kata Dody.

Dody menyampaikan, biaya perbaikan akan diambil dari pagu anggaran sebesar Rp900 miliar yang dialokasikan untuk penanganan perbaikan infrastruktur yang rusak di seluruh Indonesia pasca-aksi unjuk rasa.

"Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah kita hitung di awal, dari seluruh provinsi seluruh Indonesia itu kita kan sudah menganggarkan sekitar Rp 900 miliar. Salah satunya nanti adalah yang kita pakai di dua JPO ini," tandas Dody.