Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah secara terbuka menyampaikan realisasi APBD melalui konferensi pers. 

Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran merupakan terobosan penting yang sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD.

“Transparansi Pemprov melalui konferensi pers APBD terbuka merupakan langkah maju untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Dwi Rio, Jumat (29/8).

Ia menyebut, hingga Juli 2025 realisasi APBD menunjukkan surplus Rp14,67 triliun dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun. Angka tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas di sisa tahun anggaran berjalan.

Selain itu, Dwi Rio menilai kinerja ekonomi Jakarta cukup stabil dengan pertumbuhan 5,18 persen dan inflasi terjaga di level 2,22 persen. Meski demikian, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,18 persen masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. 

Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat pelatihan vokasi serta mendorong investasi padat karya guna membuka lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Di sektor pendidikan, Dwi Rio menyatakan dukungannya terhadap program sekolah gratis untuk swasta dengan anggaran Rp1,6 triliun. Ia menegaskan, Komisi B akan mengawal mekanisme penyalurannya agar berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga benar-benar tepat sasaran.

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas P2APBD 2024 dan penandatanganan pakta integritas APBD 2026. Namun, ia sekaligus menekankan akan pentingnya percepatan penyerapan belanja daerah serta optimalisasi kinerja BUMD agar lebih berkontribusi dalam pembangunan Jakarta.

“Saya mendorong peningkatan program perlindungan sosial, percepatan infrastruktur dasar di kawasan kumuh, serta optimalisasi investasi hijau agar Jakarta tumbuh sebagai kota global yang adil dan berkelanjutan,” tandasnya.