Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Salah satunya melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta Tahun 2025, yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, Kamis (31/7).

Forum ini digelar secara hibrida dan diikuti oleh sekitar 500 peserta, dengan mengusung tema "Transparansi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI Jakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik yang Inklusif dan Partisipatif”.

Dalam sambutannya, Marullah menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan di era sekarang.

“Transparansi sudah menjadi komitmen bangsa ini. Tidak boleh ada lagi informasi yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa transparansi tidak berarti membuka semua hal secara bebas tanpa batas. Menurutnya, ada informasi yang secara etis dan hukum harus dijaga kerahasiaannya, seperti data pribadi dan rahasia negara.

“Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan yang dibolehkan,” jelas Marullah.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Setiap tahapan, mulai dari pengumuman, spesifikasi, hingga penunjukan pelaksana, harus jelas dan mudah diakses publik.

Dikatakan Marullah, hal ini akan mencegah munculnya spekulasi dan praktik tidak transparan.

"Kalau ini dijalankan, tidak akan ada lagi bisik-bisik atau informasi yang disembunyikan," tegasnya.

Marullah turut mencontohkan sistem rekrutmen Pegawai PJLP yang kini dilakukan secara terbuka dan transparan. Hasilnya, satu lowongan bisa menarik ratusan hingga ribuan pelamar. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi yang dijalankan Pemprov DKI.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, forum ini menjadi wadah konsolidasi dan koordinasi antar-PPID di seluruh perangkat daerah dan BUMD. Tujuannya, memperkuat peran PPID sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi publik.

Budi juga melaporkan, saat ini Pemprov DKI sedang melakukan seleksi anggota baru Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, menggantikan komisioner yang masa jabatannya akan berakhir.

"Harapan kami, terpilih figur-figur yang kredibel, amanah, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat," ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini tantangan keterbukaan informasi publik masih ada, salah satunya terkait tuntutan dari beberapa LSM atas informasi yang tergolong dikecualikan.

Karena itu, sambung Budi, edukasi dan sosialisasi mengenai batasan informasi publik harus terus diperkuat.

“Forum ini menjadi ruang bagi peserta untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memberikan masukan dan konsultasi demi mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan optimal di Provinsi DKI Jakarta,” tandas Budi.