Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin menekankan, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam perbaikan tata kelola hibah agar lebih tepat sasaran. Hal itu dia ungkapkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/7).

Komisi E, juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran, memperbaiki akurasi perencanaan, serta mempercepat pelaksanaan program-program strategis daerah.

“Perubahan anggaran tidak boleh menjadi sekadar formalitas. Harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja SKPD,” ujar Thamrin, Selasa (29/7).

Lebih lanjut, Thamrin menyampaikan, pentingnya koordinasi lintas OPD agar program tidak tumpang tindih dan dapat berjalan lebih terintegrasi.

Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian, dengan penekanan agar belanja pemerintah tidak bersifat pemborosan, melainkan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama bagi warga Jakarta yang rentan dan kurang mampu. Penyusunan program juga harus berbasis pada kebutuhan riil di lapangan,” tandas Thamrin.