Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperketat pengawasan terkait distribusi pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kemungkinan permainan yang memanfaatkan kesulitan warga dalam mengantre dan memperoleh barang subsidi.

"Tentunya pengawasan akan kami lakukan untuk hal yang berkaitan dengan pengguna KJP maupun subsidi pangan yang diberikan untuk itu," ujar Pramono, di Stasiun Boulevard Utara Summarecon Mall LRT Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (24/7).

Pramono mengakui masih adanya antrean warga yang akan membeli barang bersubsidi. Ia pun tidak menutup kemungkinan adanya permainan dalam permasalahan ini.

"Problemnya di lapangan ketika orang itu akan membelanjakan, seringkali dibilang sudah habis. Kalau enggak, harus nunggu antrean sampai sore. Kalau enggak, baru besoknya dilayani. Yang seperti-seperti ini memang ada permainan itu," jelasnya.

Meski demikian, ia meragukan adanya calo distribusi bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang KJP. Sebab, jelas dia, lokasi perbelanjaan bagi warga pemegang KJP sudah ditentukan.

"Kalau kemudian ada calo itu, saya sendiri rasanya kok tidak mungkin ya. Karena untuk orang mendapatkan KJP dan membelanjakan itu, tempat belanjanya kan sudah diputuskan," tandasnya.