Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pemberantasan judi online di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, keterlibatan PPATK akan sangat membantu dalam melacak aliran dana yang mencurigakan dari rekening ASN.

“Saya sangat mendukung karena banyak dari PNS kita yang mungkin terjerat judi online. PPATK bisa memeriksa aliran uang dari rekening-rekening mereka. Kalau terdeteksi bermain judi online, tentu harus segera didisiplinkan dan diberi sanksi,” ujar William, Rabu (24/7).

Ia juga mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang menunda promosi jabatan bagi ASN yang terindikasi terlibat judi online. Menurut William, sanksi tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin yang proporsional.

“PNS itu bekerja untuk negara. Kalau mereka melanggar hukum dengan berjudi, wajar jika diberikan sanksi tegas, termasuk penundaan promosi jabatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, William mendorong agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dapat memetakan profil ASN yang rentan terhadap praktik judi online.

Ia juga menyarankan adanya peran aktif dari Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) untuk memberikan pembinaan.

“Judi online ini sudah seperti penyakit. Maka perlu ada pembinaan menyeluruh, termasuk pemetaan karakter ASN yang rawan terjerat. Kalau sudah ketahuan, harus ditegur, dibina, dan diawasi secara berkelanjutan,” tandasnya.