Inspektorat DKI Jakarta menggelar sosialisasi dan kampane antikorupsi kepada 250 pelaku seni binaan Dinas Kebudayaan, Kamis (17/7) di Hotel Luminor Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma mengatakan, kegiatan yang mengusung tema "Korupsi Bukan Budaya Kita. Kuatkan Integritas, Tangkal Gratifikasi" diadakan dalam rangka  menyongsong  Indonesia Emas 2045 dan Jakarta sebagai Kota Global Berbudaya.

"Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI melaksanakan kampanye pendidikan serta upaya bersama menggaungkan semangat antikorupsi ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya sektor kebudayaan,"ujarnya.  

Menurut Dhany, potensi tindakan koruptif di lingkungan Dinas Kebudayaan DKI dapat dicegah melalui penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya antikorupsi, deteksi risiko fraud atau kecurangan serta pemahaman seputar cegah tangkal pinjaman online dan judi online.

"Sosialisasi dan kampanye anti korupsi melalui pendekatan kebudayaan, merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan kembali budaya antikorupsi di tengah masyarakat," tukasnya.

Disebutkan Dhany, seni pertunjukan, sastra, musik tradisional, hingga media digital dapat menjadi sarana kampanye yang mampu menggugah kesadaran publik, membangun integritas, serta memperkuat nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi bagian dari warisan budaya bangsa,

"Pelaku seni, budayawan dan komunitas kreatif, berperan aktif menyampaikan pesan antikorupsi secara lebih menyentuh dan efektif," katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, mengapresiasi Inspektorat DKI yang telah menfasilitasi dan membimbing untuk menjadi lebih baik lagi.

"Kami berkomitmen meningkatkan integritas dan etika dalam upaya pencegahan korupsi," tegasnya.

Miftahulloh menambahkan, pihaknya telah melakukan serangkaian langkah konkret dalam pencegahan korupsi dengan meningkatkan kualitas sanggar seni dan tidak mengizinkan adanya calo.

"Insyaallah, Dinas Kebudayaan DKI menargetkan nol temuan pada 2026," tandasnya.  

Acara yang menghadirkan narasumber dari  PPATK dan KPK RI ini, diisi dengan penandatanganan komitmen bersama dalam upaya  pencegahan dan pemberantasan korupsi.