Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengusulkan perubahan anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu sebesar Rp885,5 miliar. Angka ini naik sekitar Rp4,3 miliar dari penetapan awal APBD sebesar Rp881,2 miliar.

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin menyampaikan, hingga saat ini realisasi anggaran telah mencapai 44,45 persen atau sebesar Rp391,7 miliar. 

"Usulan perubahan tersebut mencakup anggaran untuk Sekretariat Kota, delapan kecamatan, dan 44 kelurahan," ujarnya, Senin (7/7).

Untuk Sekretariat Kota, anggaran berubah dari Rp371 miliar menjadi Rp373 miliar. Kenaikan ini digunakan untuk pengadaan perlengkapan dan mebel di rumah dinas wali kota. Ada pula pengurangan gaji PJLP yang sebelumnya dianggarkan untuk 12 bulan.

Di tingkat kecamatan, anggaran turun dari Rp18,1 miliar menjadi Rp17,8 miliar. Pengurangan ini disebabkan pemangkasan honor Ketua PKK di beberapa kecamatan serta pengurangan pembayaran tunjangan kinerja dan gaji PJLP karena adanya pegawai yang mengundurkan diri.

Sementara untuk kelurahan, anggaran dari Rp495 miliar menjadi Rp494 miliar. Ada  pengurangan honor Ketua PKK di beberapa kelurahan karena yang bersangkutan adalah PNS aktif sehingga tidak bisa menerima honor tambahan.

Arifin juga menyampaikan progres beberapa proyek fisik prioritas yang tengah berjalan, di antaranya rehab total Kantor Lurah Tanah Tinggi dan Senen. 

"Saat ini proses lelang konstruksi dan pengawasan sedang berjalan. Pekerjaan fisik ditargetkan dimulai pada Juli 2025 dan rampung pada Desember 2025," ungkapnya.

Sementara itu, pemeliharaan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2025. Lalu rehabilitasi Kantor Camat Sawah Besar dan Kantor Lurah Cikini sedang dalam tahap perencanaan dan proses seleksi kontraktor.

"Semua program dan perencanaan kami susun untuk mendukung pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur wilayah," tandas Arifin.