Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memantau rapat kerja Komisi A terkait konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.

Ia mengapresiasi dimulainya pembahasan APBD Perubahan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya yang kerap dilakukan pada September.

“Alhamdulillah hari ini kita mulai pembahasan anggaran perubahan. Biasanya ini dibahas di penghujung tahun, sehingga waktu eksekusi sangat terbatas. Sekarang kita percepat,” ujar Khoirudin, Senin (7/7).

Ia menilai, percepatan ini penting agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memiliki cukup waktu untuk merealisasikan program kerja dan janji kampanye. Terlebih, APBD Perubahan tahun ini naik dari Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun.

“Anggaran kita besar. Harapan kami, manfaatnya bisa kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tegasnya.

Khoirudin juga mengaku telah meminta agar belanja tanah kecuali untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dialihkan ke program-program yang langsung menyentuh kebutuhan publik.

“Alhamdulillah, KJP dan KJMU naik, begitu juga layanan kesehatan dan pendidikan. Ini bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran, terutama untuk mendukung target Jakarta sebagai kota global.

“Kita ingin anggaran ini mendukung capaian Jakarta menjadi kota global. Saat ini kita di peringkat 74, targetnya bisa masuk 50 besar tahun depan,” katanya.

Namun begitu, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak terjebak pada pola-pola lama.

“Saya masih temui musrenbang di tingkat kelurahan yang menggunakan template lama. Siapa pun gubernurnya, semangatnya harus menyesuaikan visi pembangunan yang baru,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Khoirudin mengajak seluruh pihak mengawal proses pembahasan secara intensif hingga tuntas.

“Pembahasan dilakukan maraton dari komisi, banggar hingga paripurna. Targetnya selesai akhir Juli," tandasnya.