Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara telah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 38,73 persen hingga pertengahan tahun 2025. 

Dari total anggaran penetapan APBD senilai lebih dari Rp950 miliar, nilai perubahan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tercatat sebesar Rp938 miliar.

“Terdapat selisih sekitar Rp11,8 miliar antara penetapan awal dan perubahan anggaran,” ujar Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Utara

dalam rapat kerja bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (7/7).

Perubahan anggaran di tingkat Sekretariat Kota menunjukkan selisih sekitar Rp6 miliar. Penyesuaian ini mencakup pengadaan kabel HDMI dan laser pointer, mebel untuk Kantor Kelurahan Ancol, serta efisiensi belanja pegawai akibat kekosongan jabatan dan pensiun.

Sementara itu, anggaran untuk enam kecamatan mengalami pengurangan sebesar Rp51 juta lebih, terutama dari efisiensi tagihan air, listrik, dan telepon di Kecamatan Kelapa Gading.

“Anggaran untuk 31 kelurahan juga mengalami penyesuaian dengan total pengurangan sekitar Rp3 miliar,” lanjut Hendra.

Penyesuaian ini antara lain berasal dari tambahan tagihan air di Kelurahan Tanjung Priok, serta pengurangan gaji petugas PPSU yang awalnya dianggarkan untuk tujuh bulan namun disesuaikan menjadi lima bulan, sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 22 Tahun 2025.

Pemkot Jakarta Utara turut menyampaikan beberapa proyek prioritas fisik yang sedang berjalan. Di antaranya rehabilitasi total Kantor Lurah Sunter Jaya dan Semper Barat, masing-masing senilai Rp15 miliar. Progres pembangunan Sunter Jaya baru mencapai 1,5 persen, dan Semper Barat 5 persen. Keduanya ditargetkan rampung pada 21 November 2025.

Selain itu, pemeliharaan Gedung Kantor Wali Kota juga dilakukan melalui pemasangan aluminium composite panel (ACP) di sisi depan senilai Rp13 miliar. Pemkot juga melaksanakan rekrutmen 111 petugas PPSU dengan anggaran sekitar Rp10 miliar.

Meski mengalami penyesuaian anggaran, Pemkot Jakarta Utara tetap menargetkan capaian indikator pelayanan publik secara maksimal. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kelurahan, PPSU, PKK, Posyandu, hingga ketertiban umum tetap ditargetkan berada pada nilai tertinggi, yakni 4 dari skala 4.

Di sisi tata kelola, nilai efektivitas koordinasi lintas bidang seperti pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat diharapkan meningkat, dengan target di atas angka 91.

“Demikian yang dapat kami laporkan. Semoga seluruh program dan penyesuaian anggaran ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tandas Hendra.