Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengapresiasi eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2025–2029.

Menurut Aziz, Raperda RPJMD sangat penting untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) mengingat Jakarta kini menghadapi tantangan besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam konteks ini, Jakarta akan bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global, sembari tetap mempertahankan laju pertumbuhan yang sudah tercapai.

“Arahan tersebut tentu menjadi dasar bagi visi pembangunan Jakarta guna mendukung kesuksesan pembangunan nasional,” ujar Aziz dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/6).

Aziz menjelaskan, saat ini adalah momentum penting untuk mentransformasikan Jakarta melalui RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Dalam dokumen itu, Jakarta digambarkan sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan. Ini merupakan mimpi besar sekaligus komitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RPJMD 2025–2029, lanjut Aziz, menjadi periode pertama dari implementasi RPJPD 2025–2045. Oleh karena itu, dokumen ini memegang peran krusial sebagai fondasi awal menuju arah pembangunan Jakarta sebagai kota global. Rancangan awal RPJMD merupakan hasil penyempurnaan dari rancangan teknokratik, yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dokumen ini disusun berdasarkan data dan informasi pembangunan strategis, serta dianalisis secara sistemik menggunakan pendekatan system dynamics yang bersifat holistik dan menekankan sinergi antar elemen kota. Melalui pendekatan tersebut, dirumuskan rekomendasi kebijakan yang objektif dan langkah-langkah konkret yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan.

Aziz berharap, RPJMD 2025–2029 dapat menjadi instrumen penyusunan kebijakan pembangunan Jakarta yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun dengan maksud pertama, sebagai masukan strategis bagi kepala daerah dalam merencanakan pembangunan Jakarta. Kedua, sebagai arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap perubahan.

Ketiga, sebagai gambaran awal bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Keempat, sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2025–2029.

Selanjutnya, RPJMD juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Dokumen ini juga bertujuan mendukung upaya pencapaian kesejahteraan melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku pembangunan.

Selain itu, dokumen ini dirancang untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ia juga menjamin integrasi dan sinergi antara rencana pembangunan Jakarta dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat.

“RPJMD ini juga mendorong partisipasi para pemangku kepentingan secara proporsional dan profesional, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan,” ucap Aziz.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 berpedoman pada RPJMN 2025–2029, RPJPD DKI Jakarta 2025–2045, serta RT/RW Tahun 2024–2044. Setelah Raperda disetujui, proses selanjutnya adalah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sesuai ketentuan perundang-undangan, Raperda RPJMD harus dievaluasi oleh Kemendagri sebelum ditetapkan menjadi Perda,” tandasnya.