Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengapresiasi dilaksanakan penandatangan pencanangan Zona Integritas oleh jajaran Komisi Pemilhan Umum (KPU) Provinsi, Kamis (12/6).

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, pencanangan zona integritas merupakan komitmen berkelanjutan dari KPU sebagai badan publik yang menjunjung tinggi transparansi.

"Pencanangan zona Integritas oleh KPU DKI sebagai langkah konkret mewujudkan badan publik yang informatif dan bebas dari praktik korupsi," ujar Harry Ara Hutabarat, Kamis (12/6).

Ia mengungkapkan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran penting untuk menjaga integritas pelayanan informasi kepada masyarakat.

"PPID badan publik tidak berkompromi kepada pihak yang ingin memanfaatkan keterbukaan informasi untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Menurutnya, proses demokrasi di Jakarta telah berjalan baik yang dibuktikan dengan tidak adanya sengketa informasi selama Pemilu. Penghargaan yang diberikan ini merupakan hasil evaluasi objektif dan sesuai implementasi nyata keterbukaan informasi.

“Pemberian penghargaan berjalan lurus dengan pelaksanaan keterbukaan informasi. Informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat bisa mengakses, bahkan menggugat jika merasa haknya dilanggar,” tuturnya.

Sementara Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan dari lembaga-lembaga eksternal dalam proses reformasi birokrasi.

“KPU mengundang tiga lembaga, yaitu Komisi Informasi DKI Jakarta, Bawaslu, dan Ombudsman untuk bersama mengawal proses ini. Kami ingin semua laporan dan pengaduan publik ditangani secara cepat, tepat, dan transparan,” paparnya.

Ia juga berharap kegiatan serupa dilaksanakan oleh KPU di tingkat kabupaten dan kota sebagai bentuk komitmen kolektif guna mewujudkan birokrasi bersih dan melayani.

"Semoga KPU di tingkat kota dan kabupaten berkomitmen mencanangkan zona integritas," tandasnya.