Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membenahi keberadaan tiang proyek monorel yang terbengkalai.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, upaya penanganan tiang monorel tersebut telah dibahas dalam rapat pada hari ini, Selasa (10/6).

"Tadi kami rapat mengenai tiang monorel keputusannya ada dua," ujar Pramono di Lippo Mall Nusantara, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 50, Jakarta Selatan.

Dikatakan Pramono, tiang-tiang monorel tersebut milik PT Adhi Karya. Pramono juga menyebut sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri (PN) serta arahan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang menyatakan bahwa kewenangan pembongkaran tiang monorel dimiliki oleh PT Adhi Karya.

Karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI akan mengambil langkah dengan mengirimkan surat kepada PT Adhi Karya terkait hal itu.

"Pemerintah Jakarta juga sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya. Kami akan menyurati Adhi Karya untuk itu," jelasnya.

Jika nantinya PT Adhi Karya menyatakan tidak mampu untuk melakukan pembongkaran, maka Pemprov DKI Jakarta akan mengambilalih menangani pembersihan tiang monorel tersebut.

"Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, maka Pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan," kata Pram.

Ia pun menegaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta telah mengetahui secara detil terkait persoalan hukum tiang monorel yang terbengkalai tersebut.

Sebelumnya, Pramono menilai keberadaan tiang-tiang proyek monorel yang saat ini terbengkalai mengganggu estetika ibu kota. Karena itu, Pemprov DKI ingin melakukan upaya pembersihan.

Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Planetarium & Observatorium Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5).

Pramono menjelaskan bahwa proyek monorel terhenti karena adanya persoalan hukum antara kontraktor dan pihak-pihak terkait. Meskipun proyek monorel telah digantikan dengan LRT, tiang-tiang bekasnya masih berdiri kokoh dan tidak berfungsi hingga kini.