Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan lokasi (penlok) normalisasi Kali Ciliwung sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di ibu kota. Menyambut hal ini, DPRD DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk turut mendukung program tersebut.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, penanganan banjir memerlukan kerja sama antara pemerintah dan warga, terutama mereka yang tinggal di bantaran kali.

"Ini program yang berjalan sesuai prosedur. Kami harap masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung dapat memahami dan ikut mendukung proses normalisasi ini," ujar Ida, Selasa (20/5).

Ia menjelaskan, normalisasi Kali Ciliwung menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi potensi banjir, khususnya di  Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Menurutnya, penetapan lokasi menjadi pintu awal dalam proses pembebasan lahan warga secara legal.

"Alhamdulillah penlok sudah turun. Salah satunya prosedur mengganti agar uangnya cair itu harus ada penlok yang harus dikeluarkan dan diteken gubernur. Kita tahu, dulu lebar trase Kali Ciliwung itu puluhan meter, sekarang menyempit," terangnya.

Anggota Komisi D lainnya, Bun Joi Phiau menilai, normalisasi sungai harus dilakukan secara berkesinambungan. Selain pengerukan kali, ia mendorong pembangunan tanggul dan penguatan titik-titik cekungan agar aliran air dari hulu, seperti Bogor, bisa tertampung secara maksimal.

"Program ini harus dikawal serius agar penanganan banjir berjalan optimal. Harapannya, Mas Pram dan Bang Doel dapat meringankan persoalan banjir di Jakarta," ucapnya.

Bun juga mendorong agar normalisasi tidak hanya difokuskan pada Kali Ciliwung, tetapi juga diperluas ke sungai-sungai lainnya di Jakarta.

"Kalau air bisa mengalir lancar, genangan bisa dicegah. Tapi ini harus dikaji menyeluruh dan diterapkan di seluruh sungai agar penanganan banjir menjadi lebih komprehensif," tandasnya.