Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang akan merekrut 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) baru.

Ia juga mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) sebagai upaya mitigasi kebakaran di kawasan padat penduduk.

“Kami mengapresiasi rencana Mas Pram merekrut 1.000 personel damkar baru demi menjaga Jakarta dari potensi kebakaran ke depan. Penyaluran Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ke wilayah padat penduduk juga diharapkan menjadi langkah mitigasi yang efektif,” ujar William, Selasa (13/5).

Namun, ia mengingatkan bahwa rekrutmen petugas saja belum cukup. Pemprov DKI juga perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur damkar, seperti pembangunan pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan.

“Jakarta saat ini masih kekurangan pos damkar. Dari total 267 kelurahan, baru 170 kelurahan yang memiliki pos damkar aktif. Artinya, masih banyak wilayah yang belum terlindungi secara optimal jika terjadi kebakaran,” jelasnya.

Menurut William, kebakaran masih menjadi ancaman serius bagi warga Jakarta, terutama di kawasan padat dan permukiman informal. Sebab itu, ia menilai perlu ada pendekatan yang komprehensif.

“Langkah memberikan APAR ke setiap RT memang bagus, dan rekrutmen 1.000 petugas damkar patut diapresiasi. Tapi jangan lupakan aspek infrastrukturnya. Pos damkar harus dibangun merata di semua kelurahan agar sistem penanggulangan kebakaran Jakarta benar-benar kuat, dari hulu ke hilir,” tandasnya.