Penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencapai Rp22,24 triliun hingga 31 Maret 2025. Angka ini sebesar 20,07 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp110,85 triliun, dengan pertumbuhan -3,26 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp13,44 triliun atau 23,17 persen dari target, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp5,94 triliun atau 11,44 persen dari target, dan Pajak Lainnya Rp2,85 triliun atau 3758,9 persen dari target.

"Capaian Pajak Lainnya yang tinggi dikarenakan melonjaknya penerimaan pada Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Bunga Penagihan PPh," ujar Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, Minggu (4/5).

Ia menyampaikan, kontribusi dominan penerimaan bulan Maret 2025 diperoleh dari sektor Perdagangan sebesar Rp7,4 triliun, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp4,44 triliun, dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp2,01 triliun.

Selain itu, realisasi penerimaan bruto pada Maret 2024 mengalami lonjakan pertumbuhan di angka 207,17 persen (yoy) yang dipengaruhi lonjakan kenaikan seluruh subsektor perdagangan dengan tumbuh di atas dua kali.

“Komposisi penerimaan terbesar dari Sektor Perdagangan berasal dari Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 73,4 persen,” kata Eddi.

Secara regional Jakarta, penerimaan pendapatan pajak sebesar Rp225,91 triliun atau 14,75 persen, yang terdiri atas penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp146,16 triliun, PPN Rp54,92 triliun, PPh Migas Rp10,13 triliun dan PBB dan Pajak Lainnya Rp24,83 triliun.

“Dengan total penerimaan sebesar Rp225,91T Kanwil DJP se-Jakarta memiliki proporsi sebesar 69,56 persen dari total penerimaan pajak secara nasional,” kata Eddi, yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Mei Ling menjelaskan, kondisi perekonomian Jakarta terbukti resilient sebagai penggerak ekonomi nasional, tercermin dari stabilitas indikator ekonomi riil yang terjaga baik.

Menurutnya, optimalisasi kinerja APBN melalui belanja strategis, serta surplusnya APBD yang ditopang oleh peningkatan pendapatan dan belanja daerah, menunjukkan sinergi fiskal yang efektif.

“Kolaborasi yang terus diperkuat antara APBN dan APBD menjadi kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara nasional,” tandas Mei Ling.