Penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencapai 100,16 persen hingga 31 Desember 2024. Jumlah ini sebesar Rp97,58 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp97,42 triliun, dengan pertumbuhan 4.65 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi mengatakan, berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp53,13 triliun atau 101.49 persen dari target, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp44,37 triliun atau 98,61 persen dari target dan Pajak Lainnya Rp75,97 miliar atau 105,47 persen dari target.

“Tiga penyumbang penerimaan terbesar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri sebesar 29,89 persen dari total penerimaan dengan pertumbuhan sebesar 19,78 persen yoy, PPh Pasal 21 sebesar 17,65 persen dari total penerimaan dengan pertumbuhan 15,41 persen dan ketiga PPN Impor sebesar 15,39 persen dari total penerimaan dengan pertumbuhan 6,10 persen,” ungkap Eddi, Rabu (22/1).

Secara regional, sambung Eddi, dari seluruh kantor wilayah di Daerah Khusus Jakarta, Pendapatan Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.355,07 triliun atau mencapai 112.3 persen dari target.

Berdasarkan jenis pajaknya capaian Pendapatan Pajak regional Jakarta terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp697,92 triliun atau 98,81 persen dari target, PPh Migas sebesar Rp64,85 triliun atau 84,92 persen dari target, PPN sebesar Rp575,05 triliun atau 118,45 persen dari target, dan PBB dan Pajak Lainnya sebesar Rp17,24 triliun atau 115.79 persen dari target.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Mei Ling menyampaikan, kinerja perekonomian wilayah DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat baik, ditunjukkan oleh inflasi yang stabil, indikator ekonomi riil masih relatif baik, dan capaian indikator makro melebihi target.

Ia menjelaskan, kinerja APBN 2024 bekerja optimal, dengan defisit masih terkendali disertai belanja dan pendapatan yang terus membaik. Sedangkan kinerja APBD ditutup dengan pendapatan dan belanja yang tumbuh positif demi kesejahteraan dan pembangunan DKI Jakarta.

“Sinergi strategis antara APBN dan APBD terus diperkuat sebagai katalis pembangunan berkelanjutan, memperkokoh daya tahan ekonomi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara holistik di seluruh penjuru negeri,” tandasnya.