Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta menggelar rapat koordinasi dalam rangka pembahasan dana hibah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/4).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menegaskan, pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kita minta seluruh hibah, tidak cuma Lantamal saja seluruh instansi vertikal yang lain harus ada kemanfaatan yang dirasakan oleh warga Jakarta. Itu dulu kuncinya," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Asisten Perencanaan (Asrena) Danlantamal III, Letkol Laut (S) Danang Budi menyampaikan, dana hibah akan difokuskan pada peningkatan layanan di Balai Kesehatan Lantamal III Jakarta. Balai ini, yang awalnya ditujukan bagi internal TNI, kini juga melayani masyarakat umum, termasuk pasien peserta BPJS.

Mujiyono menekankan pentingnya optimalisasi dana hibah agar dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan yang juga dirasakan oleh warga di sekitar.

"Balai Kesehatan yang di Lantamal III yang peruntukannya untuk internal ternyata dimanfaatkan juga oleh warga di sekitar, bahkan termasuk pasien BPJS juga merujuk ke balai kesehatan tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Komisi A mendorong agar peningkatan layanan kesehatan di Balai Kesehatan Lantamal III menjadi prioritas dibandingkan peruntukan lainnya dalam skema dana hibah.

Saat ini, Lantamal III belum menyampaikan proposal akhir terkait permohonan hibah tersebut. Untuk itu, Komisi A berencana melanjutkan pembahasan dalam pertemuan berikutnya guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian proposal.

"Ini menjadi masukan karena kebetulan mereka belum membuat proposalnya yang final," tandasnya.