Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri acara dialog Ramadan Keuskupan Agung Jakarta di Aula Graha Pemuda, Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Paroki Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Dalam kesempatan tersebut, Pramono kembali menegaskan komitmennya untuk berlaku adil dan menjadi pemimpin bagi semua warga Jakarta, tanpa memandang perbedaan latar belakang.

"Jakarta ini kalau mau jadi lebih baik, pemimpinnya harus berlaku adil dan menjadi pemimpin bagi semua orang. Dan itu akan saya jalankan sepenuhnya," ujar Pramono.

Pramono mengungkapkan, masalah utama di Jakarta bukanlah perbedaan agama, melainkan disparitas atau kesenjangan kaya dan miskin yang sangat mencolok. Karena itu, ia berjanji untuk fokus menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang dihadapi warga Jakarta, seperti masalah sampah, air bersih dan pendidikan.

"Lima tahun ke depan, di dalam memimpin Jakarta, saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang terlalu muluk-muluk. Tetapi persoalan-persoalan mendasar yang akan saya selesaikan," kata dia.

Ia kemudian menyebut beberapa janjinya yang sudah terpenuhi. Di antaranya yakni masalah Kampung Bayam, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan tunggakan biaya pendidikan yang menyebabkan ijazah siswa tertahan.

Terkait KJP, Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta akan membagikan KJP kepada 707 ribu penerima.

"Kalau Jakarta ini mau baik, pendidikan menjadi salah satu kata kunci utama. Untuk itu, besok kami akan bagikan 707.000 yang sebenarnya saya enggak pernah berpikir bahwa ini bisa saya selesaikan lebih cepat daripada saya bayangkan," ujar Pramono.

Sedangkan untuk KJMU, Pramono menyebut akan menambah kuota penerima dari 15 ribu orang menjadi 20 ribu orang. Kebijakan ini diputuskan agar masyarakat kurang mampu memiliki jaminan untuk mengenyam pendidikan hingga selesai.

"Selama IPK-nya itu memenuhi syarat, enggak diapa-apain, Pemerintah Jakarta yang akan memberikan jaminan," tegasnya.

Lebih lanjut, Pramono juga menargetkan 100 persen warga Jakarta mendapatkan akses air bersih pada tahun 2029 melalui program pipanisasi. Terkait masalah sampah, Pramono berencana membangun lebih banyak insinerator dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui peraturan presiden (perpres) terkait tipping fee.

Ia meyakini, dengan adanya insinerator, masalah sampah di Jakarta yang mencapai 8.000 ton per hari dapat teratasi.

"Kalau kemudian Pemerintah Pusat betul-betul mau mengeluarkan perpres, yang mengatur bahwa insinerator tipping fee-nya menjadi 18 (sen USD per kWh), dan dulu saya kebetulan yang menyiapkan perpresnya, jadi saya tahu banget. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya persoalan sampah Jakarta bisa diselesaikan," tandasnya.